Gubernur Koster Gelar Psikotes 40 Pejabat Eselon II, Petakan Karakter dan Kompetensi
M-Radar News, Denpasar – Gubernur Bali, I Wayan Koster menegaskan, bahwa pelaksanaan psikotes bagi seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, bertujuan memperoleh gambaran karakteristik personal secara utuh dan komprehensif.
Penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memastikan penempatan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Psikotes tersebut berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar, Selasa (20/10/2026).
Gubernur Koster menjelaskan, psikotes bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pejabat, melainkan melengkapi proses penilaian yang selama ini lebih banyak mengacu pada portofolio dan manajemen talenta.
“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat eselon II,” ujar Koster.
Menurutnya, penilaian melalui manajemen talenta selama ini dinilai masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi di lapangan. Ia mengaku belum pernah bertemu langsung dengan seluruh pejabat yang bersangkutan dalam proses pengisian jabatan eselon II, III, dan IV.
Karena itu, Koster menilai diperlukan metode tambahan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai karakter, kompetensi, dan potensi kepemimpinan para pejabat.
“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.
Koster menekankan, bahwa pejabat eselon II memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai pimpinan perangkat daerah, mereka menjadi ujung tombak pelaksanaan program dan kebijakan gubernur di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia juga menjelaskan, bahwa karakter personal dapat memengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam menjalankan tugas dan membangun hubungan kerja. Pengaruh tersebut, baik positif maupun negatif, turut menentukan kualitas kinerja serta terciptanya ekosistem kerja di lingkungan pemerintahan.
Meski demikian, Koster memastikan hasil psikotes akan dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan kepada publik. “Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini eselon II,” jelasnya.
Lebih lanjut, Koster meminta seluruh pejabat meningkatkan kinerja dengan melaksanakan program berdasarkan matriks yang telah ditetapkan serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Ia mengingatkan, bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak cukup hanya bekerja secara sistematis, tetapi juga harus mampu memahami standar kinerja yang baik, bersikap responsif, serta mengambil langkah yang tepat dalam melaksanakan kebijakan.
“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuh Koster.
Pelaksanaan psikotes ini merupakan hasil kerja sama Fakultas Kedokteran Unud dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemprov Bali.
Kegiatan tersebut bertujuan mendukung peningkatan kesejahteraan kerja, dan kinerja ASN melalui pemetaan profil psikologis pejabat pimpinan tinggi pratama.
Kegiatan berlangsung pada pukul 09.00 hingga 12.00 WITA dan diikuti 40 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Bali.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
