Pemprov DKI Jakarta Usulkan R-APBD 2027 Rp82,89 Triliun, Prioritaskan Infrastruktur dan Pendidikan

Wagub DKI Jakarta, Rano Karno saat membacakan pidato Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, terkait penyampaian penjelasan gubernur terhadap Raperda APBD 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10/2026). Foto: dok/ppid

M-Radar News, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp82,89 triliun.

Dari total belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp75,04 triliun, anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp31 triliun, disusul sektor pendidikan sebesar Rp20,04 triliun.

Baca juga:

Usulan anggaran tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno saat membacakan pidato Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, terkait penyampaian penjelasan gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

Wagub Rano menjelaskan, alokasi pendidikan mencapai 26,71 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, anggaran infrastruktur mencapai 41,43 persen. Kedua alokasi tersebut telah melampaui batas minimal belanja wajib (mandatory spending) yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran daerah.

“Dengan alokasi tersebut, belanja pendidikan dan infrastruktur sebagai mandatory spending telah melampaui batas minimal yang ditetapkan, yakni sebesar 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur dari total Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Rano.

Selain mengutamakan pendidikan dan infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta juga mengarahkan belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pada sektor kesehatan, program prioritas mencakup penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan, peningkatan pelayanan gizi, serta pengadaan peralatan penunjang medis di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemprov DKI Jakarta, turut mengalokasikan anggaran untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memberikan subsidi pelayanan publik, memperkuat bantuan sosial, serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah.

Dari sisi pendapatan, RAPBD 2027 menargetkan penerimaan daerah sebesar Rp72,62 triliun. Target tersebut meningkat 4,70 persen dibandingkan pendapatan dalam Perubahan APBD 2026 yang mencapai Rp69,36 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp58,58 triliun, pendapatan transfer Rp11,16 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,88 triliun.

Baca juga:

Untuk menopang pembiayaan pembangunan, Pemprov DKI Jakarta juga merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp10,27 triliun. Sumbernya meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp4,28 triliun, penerbitan obligasi daerah sebesar Rp4,239 triliun pada 2027, serta pinjaman daerah sebesar Rp1,75 triliun untuk pembangunan MRT Jakarta.

Penerbitan obligasi daerah tersebut direncanakan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 2027 dan 2028, dengan total nilai sekitar Rp5,62 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp4,239 triliun direncanakan diterbitkan pada 2027, sedangkan sekitar Rp1,38 triliun pada 2028.

Skema pembiayaan itu diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, sekaligus menjaga kesinambungan program pembangunan di Ibu Kota.

Melalui RAPBD 2027, Pemprov DKI Jakarta berupaya memperkuat fondasi pembangunan menuju Jakarta, sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Namun, seluruh rencana anggaran tersebut masih harus melalui pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Kendati demikian, Wagub Rano berharap pembahasan Raperda APBD 2027 dapat berjalan lancar melalui sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga penetapan anggaran dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati.

“Sinergi eksekutif dan legislatif diharapkan dapat mendukung penyelesaian pembahasan sesuai jadwal yang disepakati, demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya,” ungkap Wagub Rano.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Baca juga:
Tutup