Wagub Giri Prasta Tegaskan Sistem Merit Jadi Kunci Penguatan Manajemen ASN di Bali
M-Radar News, Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, terus memperkuat penataan dan pengembangan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan sistem merit dan manajemen talenta. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Bali, I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI terkait Sinergi Penataan dan Pengembangan Manajemen ASN di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (7/9/2026).
Wagub Giri Prasta mengatakan, ASN merupakan fondasi utama dalam menggerakkan roda birokrasi sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pemerintah daerah dituntut mempercepat transformasi manajemen ASN.
“Kami menyadari betul bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima serta iklim birokrasi yang sehat, penerapan sistem merit dan manajemen talenta adalah kunci utama,” kata Giri Prasta.
Menurutnya, penerapan sistem merit harus memastikan setiap proses pengisian jabatan strategis maupun pengembangan karier ASN dilakukan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan potensi.
“Melalui sistem ini, pengisian jabatan strategis dan pengembangan karier ASN benar-benar didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta potensi, bukan atas dasar pertimbangan subjektif, KKN, maupun dinamika politik praktis,” jelas Giri Prasta.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Wayan Budiasa menyampaikan jumlah ASN di lingkungan Pemprov Bali per 1 Agustus 2026 mencapai 20.896 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 7.790 PNS, 9 CPNS, 9.247 PPPK, serta 3.850 PPPK Paruh Waktu.
Wayan Budiasa juga menyebut, bahwa capaian indeks sistem merit Pemprov Bali, telah mencapai 0,94 dan masuk Kategori IV atau Sangat Baik.
Capaian tersebut didukung sejumlah faktor, mulai dari komitmen pimpinan dalam menerapkan kebijakan berbasis merit, regulasi yang mendukung sistem merit, digitalisasi dan integrasi data kepegawaian, pengelolaan talenta ASN, hingga penerapan manajemen kinerja.
“Pemerintah Provinsi Bali, telah memanfaatkan berbagai aplikasi untuk mendukung implementasi sistem merit dan manajemen talenta, antara lain SIMATA untuk pemetaan talenta dan talent pool, SIKEPO untuk pengelolaan kinerja ASN, KBS CORPU untuk manajemen pelatihan dan pembelajaran, Assessment Center untuk penilaian potensi dan perilaku, serta SIMPEG untuk manajemen data ASN,” kata Budiasa.
Di sisi lain, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Satya Pratama menyampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyediakan 15 kebijakan pro-karier ASN.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat layanan, mengembangkan karier, meningkatkan kesejahteraan ASN, sekaligus memperkuat penerapan sistem merit.
Melalui kebijakan pro-karier, penguatan layanan digital, dan penerapan sistem merit, manajemen ASN diharapkan semakin profesional, adaptif, humanis, serta berorientasi pada kinerja.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam menilai, penerapan sistem merit dan manajemen talenta di Provinsi Bali telah berjalan sangat baik.
Karena itu, Komite I DPD RI memandang perlu menggali lebih jauh praktik penerapan sistem merit dan manajemen talenta di Bali, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi.
Praktik baik tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dan diterapkan di daerah lain dalam rangka memperkuat tata kelola manajemen ASN secara nasional.
Dengan penguatan sistem merit, digitalisasi kepegawaian, serta manajemen talenta, Pemprov Bali, menargetkan pengelolaan ASN semakin objektif dan terukur sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
