Pemprov Sumut Komitmen Perkuat Anggaran 2027 untuk Infrastruktur
M-Radar News, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2027. Hal ini disampaikan dalam reses DPRD Sumut di Binjai, Selasa 7 Juli 2026, untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur.
Anggota DPRD Sumut Fatimah mengatakan, meski alokasi pokok-pokok pikiran DPRD pada 2025 dan 2026 terbatas akibat efisiensi, aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian bersama. Hasil reses di Kota Binjai mencatat empat isu utama: penyediaan lapangan kerja, penanganan banjir, peningkatan infrastruktur jalan, dan jaminan kesehatan.
“Kami berharap pada tahun 2027 anggaran kita tidak lagi mengalami efisiensi ketat, sehingga porsi untuk pembangunan Kota Binjai, bantuan rumah ibadah, dan sekolah keagamaan dapat dialokasikan lebih maksimal,” ujar Fatimah.
Fatimah juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Binjai dalam menurunkan angka kemiskinan. “Kami patut memberikan apresiasi kepada Pak wali kota dan jajaran. Di saat banyak daerah mengalami stagnasi, angka kemiskinan di Kota Binjai justru menunjukkan tren yang terus menurun pada tahun 2025 dan 2026. Ini bukti bahwa program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif di lapangan,” ucapnya.
Menanggapi aspirasi terkait kerusakan ruas jalan provinsi, termasuk Jalan Pajak Bawah, Tim Reses DPRD Sumut menyatakan siap mengawal usulan tersebut agar menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran bersama Pemprov Sumut.
Sementara itu, Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Sumut dan DPRD Sumut terhadap pembangunan di Kota Binjai. Menurutnya, Binjai memiliki posisi strategis sebagai salah satu kota penyangga utama Kota Medan.
“Kota Binjai memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan di Sumatera Utara. Dengan luas wilayah 90,23 kilometer persegi yang didominasi dataran, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Binjai terus berupaya menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Amir Hamzah.
Amir menjelaskan, Kota Binjai yang dihuni sekitar 330 ribu jiwa dengan keberagaman 19 etnis saat ini terus menjalankan sejumlah program prioritas. Di antaranya penanganan kawasan rawan banjir melalui penataan dan evakuasi berkala, percepatan perbaikan ruas jalan provinsi melalui koordinasi dengan Pemprov Sumut, serta penguatan administrasi perpajakan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan instansi terkait, termasuk optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Ketua Tim Reses Dapil XII Ajie Karim menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun selama kegiatan reses akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumut, sebagai rekomendasi kepada Pemprov Sumut.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
