Kelangkaan BBM di Bali, Puan Maharani Desak Pertamina dan Pemerintah Tambah Pasokan
M-Radar News, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Bali, yang menyebabkan warga harus mengantre hingga berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kondisi tersebut dinilai perlu untuk segera ditangani melalui penambahan pasokan dan perbaikan sistem distribusi agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal.
Puan meminta PT Pertamina (Persero) bersama kementerian terkait segera melakukan intervensi untuk mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah, di antaranya Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, dan Bangli.
“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026).
Kelangkaan tersebut berdampak pada antrean kendaraan yang mengular hingga sekitar satu kilometer di sejumlah SPBU. Bahkan, seorang perempuan di Kabupaten Badung, dilaporkan pingsan setelah mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Sementara itu, Pertamina mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terganggunya pasokan BBM di Bali, adalah kendala dalam proses bongkar muat kapal tanker. Pertamina juga menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Puan menegaskan, bahwa penambahan pasokan harus dibarengi dengan kepastian distribusi hingga ke SPBU, terutama di wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan antrean panjang.
“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” tuturnya.
Puan juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan pemulihan pasokan, mulai dari kedatangan kapal tanker, proses pembongkaran, ketersediaan stok di terminal, hingga pengiriman BBM kepada penyalur.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk mengidentifikasi hambatan yang masih terjadi sekaligus menentukan langkah percepatan agar pelayanan kembali normal.
“Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi, dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal. Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan,” ujar Puan.
“Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan, dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Puan meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis bahan bakar dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan, perlu mendapat perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pasokan lanjutan tersedia.
“SPBU yang mengalami kekosongan berulang harus memperoleh perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu menutup kebutuhan sampai pasokan lanjutan tersedia,” jelas Puan.
Puan juga menekankan pentingnya menetapkan target pemulihan yang terukur. Evaluasi penanganan kelangkaan BBM, menurutnya, perlu mencakup jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan di antara jadwal pengiriman, serta perkembangan waktu antrean kendaraan.
“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” paparnya.
Selama proses pemulihan berlangsung, Puan meminta pemerintah memastikan akses energi bagi pelayanan darurat dan kegiatan penting masyarakat tetap terjaga melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.
Seoerti, kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, serta distribusi bahan pokok perlu menjadi perhatian berdasarkan jenis BBM yang digunakan.
“Penanganan harus memperhitungkan kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok sesuai jenis BBM yang digunakan,” ungkapnya.
Selain itu, Puan menilai koordinasi antara pemerintah dan Pertamina harus didukung pembagian tanggung jawab yang jelas. Setiap wilayah yang masih mengalami kendala perlu memiliki langkah penanganan dan perkiraan waktu pemulihan yang terukur.
“Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik,” tegas cucu Presiden pertama RI, Soekarno, tersebut.
Ketua DPR mengingatkan, bahwa Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia yang ditopang industri kreatif dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, kelangkaan BBM yang berlangsung berkepanjangan dikhawatirkan mengganggu mobilitas warga, kegiatan usaha, serta sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah.
“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi nasional,” ucap Puan.
Sebagai tindak lanjut, Puan menyatakan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali. Evaluasi tersebut mencakup kebutuhan cadangan operasional dan alternatif pengiriman apabila terjadi perubahan jadwal distribusi.
“Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkas Puan Maharani.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
