M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan dalam sidang yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Jakarta, pada Selasa (21/04/2026).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak, terutama kepala daerah untuk lebih mawas diri dalam menjalankan amanah jabatan.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi melantik Fauqi Hapidekso sebagai anggota baru melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Alamuddin Dimyati Rois atau akrab disapa Gus Alam, yang wafat pada 2 Mei 2025, akibat kecelakaan.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, S.Sos., menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus 110 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan daring (online scam) di Kamboja. Ia menilai, kasus ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan bagi pekerja Indonesia di luar negeri.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Menanggapi terkait kasus keracunan massal dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya. Ia menegaskan, DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk memastikan program yang digagas pemerintah benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan dengan para pimpinan fraksi untuk membahas transformasi lembaga legislatif, termasuk menampung aspirasi dari masyarakat. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (04/09/2025).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, bahwa setiap kebijakan negara harus sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan sektoral atau jangka pendek. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang Kedua 2024-2029, Jumat (15/08/2025).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyampaikan, bahwa seluruh partai politik (parpol) di parlemen memiliki sikap serentak menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI, Dr (H.C) Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera melakukan penelusuran dan validasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi online (judol).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan tanggapannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Menurutnya, keputusan ini membawa dampak signifikan bagi sistem pemilu di Indonesia, dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan DPR.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang serius yang belakangan ini terjadi di Bali, dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata guna mencegah krisis ketenagakerjaan yang lebih luas.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyuarakan keprihatinan mendalam atas terkuaknya kembali praktik pengoplosan gas subsidi di tiga lokasi di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Puan dengan tegas menyatakan, bahwa pemerintah tidak boleh berdiam diri menghadapi kejahatan yang merugikan dan membahayakan keselamatan rakyat kecil ini.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik, yakni dugaan pungutan liar (pungli) di SMA Negeri 4 Medan, di mana siswa diminta membayar iuran sebesar Rp50 ribu untuk biaya pensiun lima guru.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, bahwa perubahan Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan mengubah prinsip dasar mengenai kedudukan TNI sebagai militer negara Indonesia. Prajurit TNI tetap tidak boleh berpolitik dan berbisnis.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Ramai isu aksi demo yang dilakukan Aparatur Negeri Sipil (ASN) mengenai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo S Brodjonegoro karena dituding memberhentikan ASN secara mendadak. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap dapat diselesaikan secara transparan.
