Tegas! PDIP Bakal Pecat Bupati Klaten Usai OTT KPK
M-Radar News, Jakarta – PDIP memastikan akan memecat Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo setelah yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan Oktober 2026.
Surat rekomendasi pemecatan tersebut dijadwalkan terbit, pada Senin (19/10/2026), sebagai tindak lanjut atas sikap tegas DPP PDIP terhadap kader yang terseret kasus dugaan korupsi.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyatakan, bahwa keputusan pemecatan ini diambil sebagai bentuk sikap tegas partai terhadap tindakan yang merugikan rakyat.
Komarudin menegaskan, bahwa partai telah memberikan peringatan keras kepada para kadernya, termasuk kepala daerah, agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi.
“Kami sudah peringatkan tetapi tetap melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang merugikan rakyat,” ujar Komarudin dikutip kumparan, pada Sabtu (17/10/2026).
Ia menambahkan, bahwa peringatan tersebut bahkan disampaikan secara langsung kepada Hamenang dan sejumlah kepala daerah lain pada awal September 2026 di kantor DPP PDIP.
Kasus ini bermula dari OTT KPK terhadap Hamenang pada Kamis, 15 Oktober 2026, yang diduga menerima suap dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan memberikan uang kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait audit.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp 1,9 miliar serta sebuah tong biru yang diduga digunakan untuk menyimpan uang hasil penerimaan suap.
KPK juga mengamankan 20 orang lainnya yang terdiri dari penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan BPK, serta pihak swasta, di wilayah Klaten dan Jakarta.
Komarudin menegaskan, bahwa PDIP tidak akan memberikan toleransi bagi kader yang terbukti terlibat korupsi. Ia menyatakan, bahwa partai akan melakukan pemecatan tanpa proses apabila ada kader yang melakukan tindakan serupa di masa mendatang.
“Kami pastikan akan melakukan pemecatan tanpa proses. Kami tidak akan tolerir untuk tindakan-tindakan begitu,” tegas Komarudin.
PDIP merupakan partai politik besar di Indonesia yang menempatkan integritas dan pelayanan kepada rakyat sebagai nilai utama bagi para kadernya, terutama yang menjabat di posisi eksekutif dan legislatif.
Kasus ini menjadi sorotan, karena melibatkan salah satu kepala daerah dari partai tersebut yang diduga melakukan korupsi.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
