Bersama KPK, Pemkab Tabanan Benahi Tata Kelola dan Cegah Praktik Korupsi
M-Radar News, Tabanan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan, memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. Rakor ini menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah sekaligus memperkuat langkah pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kasatgas Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, penanggung jawab wilayah Bali dan Papua Barat serta Papua dan Papua Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, serta seluruh kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas inisiatif dan pendampingan yang diberikan. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK Republik Indonesia yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting dan strategis ini,” ungkap Sanjaya.
Ia menegaskan, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan pembenahan, penyesuaian, dan inovasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Menurut Sanjaya, penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tabanan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Mandiri (AUM).
Selain itu, ia menyoroti pentingnya optimalisasi transformasi digital pemerintahan, integrasi data, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sanjaya juga mengingatkan agar setiap proses pelayanan publik terbebas dari pungutan liar maupun praktik korupsi. Untuk mewujudkannya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan akuntabilitas harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintahan.
Lebih lanjut, ia menilai, pendampingan KPK RI melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi memiliki peran strategis dalam mendorong pembinaan, pencegahan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Tabanan berharap terbangun kesamaan persepsi serta lahir rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menutup sambutannya, Bupati Sanjaya mengajak seluruh peserta, khususnya kepala perangkat daerah, untuk mengikuti kegiatan secara serius dan menjadikan forum tersebut sebagai sarana memperkuat koordinasi serta merumuskan langkah perbaikan yang konkret.
“Manfaatkan momentum rakor ini untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergitas antarperangkat daerah, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan,” ungkapnya.
“Semoga forum ini menjadi awal dari perubahan nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di masing-masing perangkat daerah,” tutup Bupati Sanjaya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
