M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia mengajukan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang diajukan oleh Ketua Miftahol Arifin dan Sekretaris Jenderal Abd. Adim itu teregister dengan Nomor 37/PUU-XXIV/2026.
