M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Permohonan Nomor 87/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materi Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak dapat diterima. Majelis menilai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Pemohon Ardi Usman tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan yang dipimpin Wakil Ketua MK, Saldi Isra, Selasa (12/05/2026).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, pada Senin (27/04/2026).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pemeriksaan pendahuluan atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (UU APBN), pada Rabu (15/04/2026), di ruang sidang panel MK.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pemohon mencabut pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (UU Pilkada).
