Dugaan Setoran Rp220 Juta dalam Kasus Mafia BBM Subsidi di Bali, Nama Oknum Polisi Terseret

Penggerebekan gudang penimbunan BBM bersubsidi, di Jalan Padang Galak 4, Kesiman, Denpasar Timur, pada 6 Oktober 2026 lalu. Foto: istimewa

M-Radar News, Denpasar – Kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Bali yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri terus bergulir. Selain menetapkan lima orang tersangka, muncul informasi mengenai dugaan aliran dana atensi sebesar Rp220 juta kepada sejumlah oknum aparat kepolisian.

Informasi dari sumber kalangan aparat penegak hukum (APH) pada Kamis (12/11/2026), mengaitkan pemberian uang tersebut dengan salah seorang tersangka berinisial PJ. Dana ratusan juta rupiah itu diduga mengalir kepada oknum polisi di lingkungan Mabes Polri dan Polda Bali.

Baca juga:

Perkara ini sendiri bermula dari penggerebekan gudang penimbunan BBM bersubsidi di Jalan Padang Galak 4, Kesiman, Denpasar Timur, pada 6 Oktober 2026 lalu. Dalam operasi tersebut, petugas menyita belasan kendaraan tangki modifikasi serta ribuan liter Pertalite dan Biosolar bersubsidi.

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial PJ, KH, FB, RF, dan FM. BBM bersubsidi tersebut diduga dikumpulkan dan disalurkan di luar mekanisme resmi pemerintah sehingga merugikan keuangan negara sekaligus merampas hak masyarakat penerima subsidi.

Dua Anggota Polisi Disebut, Bisnis Galian C Ikut Disorot

Selain dugaan aliran dana, sumber APH juga menyebut dua anggota kepolisian yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut. Keduanya adalah Aiptu Ketut Udiana yang bertugas di lingkungan Paminal Polres Karangasem, serta seorang anggota Polsek Bebandem bernama Wira.

Menurut narasumber, keduanya telah dimintai keterangan oleh penyidik Dittipidter Bareskrim Polri melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, informasi pemeriksaan tersebut belum memperoleh konfirmasi resmi, sehingga kapasitas maupun status hukum keduanya dalam perkara ini belum dapat dipastikan.

Sumber yang sama turut mengungkap dugaan keterkaitan Aiptu Ketut Udiana dengan sejumlah aktivitas usaha di wilayah Karangasem, mulai dari pertambangan material galian C, usaha kontraktor, hingga kepemilikan puluhan unit truk yang pasokan BBM-nya diduga dibeli dari jaringan PJ.

Nama Aiptu Ketut Udiana juga dikaitkan dengan pengerjaan proyek di kawasan Matahari Terbit, Denpasar, serta dugaan hubungan usaha pertambangan galian C di Karangasem bersama sosok yang dikenal dengan sebutan Jro Galon.

Baca juga:

“Proyek di Matahari Terbit itu yang menggarap Aiptu Ketut Udiana,” ujar sumber dikutib dari sejumlah media, Minggu (15/11/2026).

Seluruh informasi mengenai gurita usaha tersebut masih membutuhkan pembuktian hukum, termasuk terkait legalitas pertambangan, kepemilikan aset, dan sumber pembiayaannya.

Anggota Polsek Bebandem Diduga Jual Beli BBM Subsidi

Sementara itu, anggota Polsek Bebandem bernama Wira diduga terlibat dalam praktik niaga ilegal BBM bersubsidi. Modus yang dijalankan disebut-sebut berupa pembelian BBM dengan harga subsidi untuk kemudian dijual kembali kepada pengguna komersial dengan harga nonsubsidi (industri).

Jika terbukti, praktik tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Kendati demikian, hingga kini belum ditemukan bukti transaksi maupun keterangan resmi penyidik yang memastikan tuduhan tersebut.

Bareskrim Didesak Telusuri Dugaan TPPU

Sumber APH mendesak Bareskrim Polri tidak berhenti pada penanganan tindak pidana pokok penyalahgunaan BBM, melainkan mendalami unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penelusuran dinilai krusial untuk melacak apakah keuntungan bisnis ilegal tersebut dialihkan untuk membeli aset atau membiayai usaha lain.

Penyidik didorong berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri transaksi keuangan, kepemilikan usaha tambang, kontraktor, hingga dugaan aliran dana kepada pihak lain apabila ditemukan indikasi yang memadai.

Meski demikian, kepemilikan aset maupun kegiatan usaha tidak serta-merta membuktikan adanya pencucian uang tanpa pembuktian hukum yang sah. Jika terbukti ada keterlibatan anggota kepolisian, proses pidana maupun sidang kode etik wajib dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga:

Redaksi Akan Lakukan Klarifikasi dan Buka Ruang Hak Jawab

Guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan (cover both sides), Redaksi M-Radar News akan melakukan upaya konfirmasi kepada Aiptu Ketut Udiana dan anggota Polsek Bebandem bernama Wira terkait informasi dugaan keterkaitan keduanya dengan jaringan PJ maupun aktivitas usaha yang disampaikan narasumber.

Redaksi juga akan meminta keterangan dari Dittipidter Bareskrim Polri, Polda Bali, dan Polres Karangasem untuk memperoleh penjelasan mengenai dugaan aliran uang Rp220 juta, status pemeriksaan anggota kepolisian, serta perkembangan penyidikan terhadap lima tersangka.

M-Radar News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap tanggapan atau penjelasan yang diperoleh akan menjadi bagian dari upaya melengkapi informasi dan menjaga keberimbangan berita.

Redaksi menegaskan, bahwa seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu masih memerlukan verifikasi dan pembuktian. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga terdapat kepastian hukum.

Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.

Baca juga:
Tutup