M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait aturan penempatan anggota Polri pada jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar institusi kepolisian. Putusan itu dibacakan dalam sidang pleno perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (19/01/2026).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Polri menegaskan kembali, bahwa anggota yang mendapat penugasan di instansi pusat tidak diperkenankan memegang jabatan di internal Polri. Kebijakan tersebut diterapkan melalui mekanisme mutasi guna memastikan tidak terjadinya rangkap jabatan dan menjaga tata kelola kepegawaian yang profesional.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Menyikapi revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan harus diatur secara ketat. Menurutnya, hal ini penting demi mencegah konflik kepentingan sekaligus meningkatkan fokus dan integritas para pejabat di BUMN.
M-RADARNEWS.COM, JATIM – Masa jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Guntur Priambodo diduga telah melampaui batas waktu sesuai aturan yakni enam bulan. Pastinya apabila jabatan Pj Sekda yang sudah habis masa tugas tetap menjalankan fungsi strategis, hal itu dapat menurunkan kualitas pelayanan publik.
