M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna yang digelar, pada Selasa (18/11/2025). Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengenai hasil pembahasan RUU tersebut.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan pentingnya penataan kewenangan penyidikan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menilai, revisi KUHAP harus mampu memperbaiki mekanisme penyidikan agar tidak disalahgunakan atau dijadikan alat mencari keuntungan oleh oknum aparat penegak hukum (APH).
