M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M Daud meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mempercepat pemulihan jaringan listrik di wilayah Sumatra yang terdampak banjir dan longsor. Ia menilai kondisi di lapangan belum sesuai dengan pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang menyebut 97 persen pasokan listrik telah kembali normal.
“Masih banyak daerah terdampak banjir dan longsor yang hingga hari ini listriknya belum menyala. Kondisinya tidak seperti klaim 97 persen sudah pulih. Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat semakin kesulitan. Kami mendesak pemerintah benar-benar mempercepat pemulihan listrik,” ujar Ruslan, dilansir dari fraksipkb, pada Rabu (10/12/2025).
Menurut anggota DPR RI dari Fraksi PKB daerah pemilihan Aceh itu, ketidakstabilan listrik berdampak luas pada proses pemulihan pascabencana. Sejumlah pelayanan publik Pelayanan publik, termasuk administrasi, fasilitas kesehatan, distribusi logistik, hingga akses komunikasi, tidak dapat beroperasi secara normal beroperasi secara optimal.
“Di banyak daerah, pelayanan publik tidak bisa berjalan maksimal karena listrik belum masuk. Banyak warung kopi dan UMKM terpaksa memakai genset dengan biaya tinggi. Bila tidak memakai genset, aktivitas mereka lumpuh dan roda ekonomi terganggu,” ucapnya.
Ruslan juga menyoroti terganggunya akses air bersih akibat pompa air yang tidak bisa beroperasi. SPBU di beberapa lokasi pun terpaksa tutup karena tidak mendapat pasokan listrik, sementara yang menggunakan genset hanya beroperasi secara terbatas.
Kondisi ini turut menghambat evakuasi dan penanganan warga terdampak. Minimnya penerangan serta terbatasnya komunikasi membuat relawan kesulitan memetakan wilayah yang masih terisolasi.
“Ketika listrik padam, akses informasi terbatas. Relawan sulit berkoordinasi, terutama di malam hari. Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemerintah harus menjadikan pemulihan listrik sebagai prioritas utama,” tegas Ruslan.
Menurutnya, percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan keselamatan warga, kelancaran evakuasi, pemulihan ekonomi, serta stabilitas sosial di wilayah terdampak bencana.
