M-RADARNEWS.COM, JATENG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sumarno membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Provinsi Jateng Tahun 2025, Selasa (01/07/2025). Dalam pembukaan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng, Sumarno menekankan pentingnya integritas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik.
Sumarno menegaskan, bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal jabatan, melainkan tanggung jawab moral untuk menjadi teladan. Ia mengutip filosofi kepemimpinan Jawa, “Ing Ngarsa Sung Tuladha (memberi contoh di depan), Ing Madya Mangun Karsa (menggerakkan di tengah), dan Tut Wuri Handayani (mendorong dari belakang)”.
Sekda berharap, pelatihan ini akan mencetak pemimpin yang berintegritas dan berkinerja baik. Selain itu, Sumarno juga menekankan pentingnya inovasi yang nyata, bukan sekadar wacana. “Semua lini butuh inovasi. Di pelatihan ini ada rencana aksi perubahan. Itu sebetulnya bentuk inovasi. Pemimpin harus mampu bekerja lebih cepat, lebih baik, dan akseleratif,” tegasnya.
Oleh karena itu, PKN Tingkat II ini diharapkan menjadi momentum transformasi kepemimpinan ASN lintas daerah, guna membentuk birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berdampak nyata di wilayah tugas masing-masing.
Pelatihan ini diikuti oleh 52 ASN dari berbagai instansi provinsi dan daerah, dan akan berlangsung hingga 31 Oktober 2025. Kepala BPSDMD Jateng Uswatun Khasanah menjelaskan, bahwa tujuan pelatihan adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta agar memenuhi standar kompetensi manajerial JPT Pratama.
“Harapannya, peserta mampu merumuskan kebijakan yang solutif, menyelaraskan kinerja unit dengan arah organisasi, dan membangun kapabilitas yang berdampak,” jelas Uswatun.
Pelatihan ini diselenggarakan sesuai regulasi nasional dan daerah, serta didukung oleh anggaran dari APBD Provinsi Jateng Tahun 2025 dan biaya dari instansi pengirim. Peserta berasal dari Jawa Tengah (25 peserta, termasuk 2 JPT provinsi) dan luar Jawa Tengah (25 peserta, dari berbagai daerah seperti Kalimantan Utara, Maluku Barat Daya, Dompu, dan Kota Baru).
Sementara Deputi Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI Erna Irawati menyoroti, bahwa tantangan sektor publik saat ini menuntut aparatur yang visioner dan mampu mengeksekusi ide. “Transformasi harus dijalankan, agar kehadiran ASN tetap relevan di mata publik. Tak cukup sekadar membuat ide, pemimpin juga harus mampu mengeksekusi dengan baik,” katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan BPSDM Kemendagri Budi Santosa menekankan pentingnya ASN dalam membantu kepala daerah mewujudkan pemerintahan yang rasional, realistis, dan stabil.
“Trilogi pembangunan pemerataan, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi harus jadi fondasi berpikir. Stabilitas yang terganggu akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tandasnya.
Salah satu peserta dari Kalimantan Utara, Andi Amriani menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan materi yang diterima selama pelatihan. “Kami berharap materi yang didapat bisa kami terapkan di daerah, dan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di Kalimantan Utara maupun Indonesia secara umum,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Rohadi, yang mewakili Sekda Kaltara, mengapresiasi kerja sama dengan BPSDMD Jateng. “Kami bersyukur dua peserta kami bisa mengikuti pelatihan di sini. Kalimantan Utara masih tergolong provinsi baru, dan kami terus mendorong peningkatan kapasitas, termasuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan,” jelasnya. (red/**)
