M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyatakan Kabupaten Banyuwangi, telah siap untuk menggelar pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Kesiapan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, pada Kamis (10/07/2025).
Pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyuwangi, bersama 63 daerah rintisan lainnya akan dimulai serentak, pada Senin, 14 Juli 2025.
Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan, bahwa Banyuwangi terpilih sebagai salah satu daerah awal karena telah memenuhi seluruh kriteria kelayakan, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan siswa, maupun tenaga pendidik.
“Dari hasil asesmen Kementerian PU, Banyuwangi dinyatakan layak sebagai Sekolah Rakyat rintisan,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Mensos.
Ia memaparkan, bahwa Kementerian Sosial akan mendirikan dua jenis Sekolah Rakyat, yakni Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen.
Sekolah Rakyat rintisan memanfaatkan aset yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian PU, seperti gedung Kemensos, gedung kementerian/lembaga lain, atau fasilitas yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan universitas.
Selain di Banyuwangi, Gus Ipul menambahkan bahwa 63 daerah lainnya akan memulai Sekolah Rakyat rintisan pada 14 Juli 2025. Sementara itu, 37 daerah lainnya akan menyusul pada akhir Juli, menunggu penyelesaian sarana dan prasarana.
Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat rintisan akan melibatkan 9.755 siswa, 1.554 guru, dan 3.390 tenaga pendidik. “Alat belajar sudah kita coba simulasi. Secepatnya akan kita distribusikan ke masing-masing titik (Sekolah Rakyat),” jelasnya.
Untuk Sekolah Rakyat permanen, Kemensos bersama Kementerian PU berencana membangun sekitar 100 sekolah baru yang dijadwalkan dimulai pada September 2025. Gedung-gedung ini dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa per sekolah, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini bahkan diatur dalam Inpres No. 8 Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Sekolah Rakyat adalah strategi besar Bapak Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan dan menyiapkan generasi emas tahun 2045,” ujar Gus Ipul.
Di Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani mengungkapkan, bahwa Sekolah Rakyat akan berlokasi di gedung eks Balai Diklat PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin. Gedung tersebut telah direnovasi, dan disiapkan untuk berfungsi sebagai sekolah sekaligus asrama.
“Kami memilih Balai Diklat, karena struktur dan fasilitasnya sudah mendekati sekolah berasrama. Kini telah direnovasi oleh Kemen PU,” kata Ipuk.
Ia juga menambahkan, bahwa Pemkab Banyuwangi, telah menyiapkan guru dan tenaga kependidikan yang kompeten dari kalangan ASN dan PPPK. “Namanya sudah kami kirim ke pusat, sesuai permintaan Kemensos,” pungkasnya. (by/rls)
