M-RADARNEWS.COM, JATIM – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, bertempat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, pada Rabu (04/03/2026).
Dalam arahannya, Bupati Ipuk menyampaikan, bahwa fokus pembangunan Banyuwangi tahun 2027 diarahkan pada penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM), ekonomi berbasis hilirisasi, serta pariwisata berkelanjutan.
“Perencanaan pembangunan 2027, dihadapkan pada situasi global yang tidak menentu. Konflik di Timur Tengah memicu gejolak ekonomi dunia, mendorong kenaikan harga minyak, mengganggu rantai pasok, dan meningkatkan tekanan inflasi,” ujarnya.
Ipuk menambahkan, sejumlah isu strategis nasional juga menjadi perhatian daerah, mulai penguatan ketahanan pangan dan energi menghadapi ketidakpastian global serta perubahan iklim, hingga percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan UMKM, digitalisasi sektor produktif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengendalian inflasi daerah disebut sebagai fondasi penting untuk menguatkan perekonomian masyarakat.
“Karena itu, kita harus melihat ke depan, menyikapi tantangan sebagai peluang, dan mencari solusi terbaik untuk menstimulasi ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” tegasnya.
Bupati Ipuk memaparkan 8 (delapan) program prioritas pembangunan Banyuwangi, pada 2027, yakni:
1. Peningkatan kualitas SDM
Pemkab meluncurkan program Banyuwangi Progresif, beasiswa sektor kesehatan sebagai pondasi penguatan SDM. Selain itu, kompetisi inovasi KOINWANGI digelar untuk menjaring talenta inovatif daerah.
2. Reformasi perlindungan sosial
3. Transformasi ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan, dan UMKM Naik Kelas
4. Peningkatan produktivitas pertanian
“Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kami melarang pembangunan bangunan permanen di atas lahan sawah. Ini sejalan dengan program swasembada pangan pemerintah pusat,” kata Ipuk.
5. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan
Ipuk menegaskan, Pemkab akan menuntaskan perbaikan jalan poros antarkecamatan. “Keluhan terbesar masyarakat adalah infrastruktur. Sisa kekuatan fiskal akan difokuskan untuk menyambungkan urat nadi antarkawasan, agar mobilitas warga makin lancar,” ujarnya.
6. Digitalisasi layanan publik serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
7. Pengelolaan lingkungan hidup yang partisipatif serta peningkatan ketahanan bencana
8. Harmonisasi sosial dan penguatan kondusivitas wilayah
Musrenbang RKPD 2027 diikuti secara luring dan daring oleh jajaran OPD, para kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi. Hadir pula Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim Dydik Rudy Prasetya, Wakil Ketua DPRD, Wakapolresta Banyuwangi, Ketua MUI Banyuwangi, perwakilan perguruan tinggi, tokoh lintas agama, budayawan, serta pimpinan organisasi masyarakat.
Menutup arahannya, Ipuk berharap forum tersebut mampu merumuskan solusi terbaik bagi kebutuhan riil masyarakat, sekaligus merespons isu-isu strategis nasional maupun provinsi.
“Semoga langkah pembangunan yang kita rencanakan bersama diberi kemudahan, keberkahan, dan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, hari ini dan di masa depan,” tutupnya. (by/*)
