M-RADARNEWS.COM, JATIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, mulai menggalakkan gerakan hemat energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagai contoh, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersepeda menuju kantor, pada Rabu (01/04/2026) pagi.
Bupati Ipuk juga mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) mengurangi penggunaan BBM dengan bersepeda, berjalan kaki, atau memanfaatkan transportasi umum maupun daring.
Dari kediamannya, Ipuk mengayuh sepeda sekitar dua kilometer menuju Kantor Pemkab Banyuwangi. “Ini langkah kecil menghemat energi, khususnya BBM. Selain tubuh lebih bugar, saya bisa bertemu langsung dengan warga,” ujarnya.
Dalam perjalanan, Ipuk sempat menyapa warga yang ditemuinya. Ia menilai, bersepeda merupakan cara efektif menghemat BBM sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Bupati Ipuk juga terlihat menggunakan sepeda saat meninjau sejumlah pelayanan publik, termasuk pembangunan gedung baru Perpustakaan Daerah.
Ia mendorong ASN untuk membiasakan diri menggunakan sepeda atau berjalan kaki, terutama bagi yang tinggal dekat kantor. “Ada juga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari. Ini baik bagi ASN yang sehari-hari banyak duduk di belakang meja. Harus dibiasakan karena menyehatkan,” katanya.
Sejak Februari 2026, Pemkab Banyuwangi telah menerapkan gerakan penggunaan angkutan umum setiap hari Jumat. ASN dianjurkan berangkat kerja menggunakan angkot, ojek online, atau transportasi umum lainnya. Program ini bertujuan mengurangi konsumsi BBM sekaligus membantu meningkatkan pendapatan pengemudi.
Terkait kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN dan sektor swasta mulai 1 April 2026, Ipuk menyatakan, pihaknya masih mengkaji kemungkinan penerapannya di Banyuwangi.
“Ini sedang kami bahas, apakah Banyuwangi juga memungkinkan melaksanakan WFH. Kalau sudah banyak yang menggunakan angkot/ojol, jalan kaki, atau bersepeda, saya rasa WFH akan menjadi pilihan terakhir,” ujarnya.
Di akhir, Bupati Ipuk menegaskan upaya penghematan BBM harus tetap sejalan dengan kualitas pelayanan publik. Ia menyebut, kecepatan kerja dan koordinasi antarinstansi tetap menjadi prioritas agar persoalan masyarakat dapat ditangani optimal. (by/*)
