M-RADARNEWS.COM, JATENG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi meminta seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk mengawasi secara ketat program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk mencegah kasus keracunan yang sempat terjadi di beberapa daerah.
Gubernur Luhfi menyoroti dugaan keracunan yang dialami siswa di Kabupaten Sragen, sebagai pelajaran penting. Ia meminta kepala daerah tidak langsung menyimpulkan, bahwa sebuah masalah disebabkan oleh keracunan sebelum ada pemeriksaan resmi dari dinas terkait.
“Minta tolong pada bupati/wali kota jangan gampang-gampang menyatakan ini keracunan, sebelum ada dari dinas turun,” tegas Luthfi dalam Rapat Konsolidasi Satgas Nasional-Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten/Kota Percepatan Operasional KDMP, pada Kamis (28/08/2025).
Selain itu, mantan Kapolda Jateng itu meyakini bahwa kasus di Sragen bukan keracunan, melainkan diare akibat anak-anak belum terbiasa dengan menu makanan yang disajikan.
Untuk memperkuat pengawasan, Luthfi juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) agar melibatkan Satuan Tugas (Satgas) MBG yang telah dibentuk di setiap daerah. Ia bahkan mengusulkan agar BGN membangun kantor perwakilan di Jateng.
“Kami ingin perwakilan pusat itu ada di tempat kita, sehingga bisa mengarahkan segala sesuatu dengan cepat, tidak terlalu rentan kembali, karena Jakarta terlalu jauh,” jelasnya.
Gubernur Lutfhi mengungkapkan, bahwa saat ini sudah ada 872 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang beroperasi di Jawa Tengah, dari total kebutuhan 3.214 SPPG.
Dengan demikian, Luthfi menyatakan bahwa Pemprov Jateng siap memfasilitasi percepatan pembentukan SPPG dengan menyiapkan aset berupa gedung dan bangunan milik pemerintah provinsi. (ed/**)
