M-RADARNEWS, OPINI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini jadi pusat perhatian publik bukan karena kebijakan, melainkan karena video viral yang menampilkan beberapa anggota dewan asyik berjoget di sela-sela Sidang Tahunan MPR/DPR–DPD 2025. Video itu kontan menuai hujatan di media sosial, banyak yang merasa sikap tersebut menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat yang tengah menghadapi persoalan ekonomi dan sosial.
Sebaliknya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir buru-buru memberi penjelasan; joget itu terjadi setelah acara inti usai, dipicu musik dari grup taruna, dan bukan bentuk sikap tak profesional melainkan ekspresi sukacita atas usia kemerdekaan RI yang ke-80. Seharusnya, tugas legislatif para wakil rakyat tetap berjalan dengan baik.
Empati vs Estetika Representasi
Di tengah keramaian isu ini, cita demokrasi sedang diuji: apakah wakil rakyat diukur dari seberapa khidmat mereka di podium atau seberapa peka mereka terhadap persepsi publik?
Dalam konteks representasi politik, adegan joget itu bisa jadi simbol friksi antara kebebasan personal dan tanggung jawab publik. Di satu sisi, legistator adalah manusia yang punya ekspresi spontan; di sisi lain, dalam momen formal negara, mereka tetap memiliki tanggung jawab simbolis untuk menjaga citra institusi yang berdaulat.
Krisis Persepsi dan Transparansi Dewan
Gelanggang kritik ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, DPR sempat disorot karena isu transparansi dalam proses pengesahan RUU TNI yang dilaksanakan di Hotel Fairmont rapat tertutup dan draft yang baru diunggah usai pengesahan memicu tudingan gaslighting dan manipulasi prosedural.
Fenomena joget di sidang bersamaan dengan sorotan atas ketimpangan isu gaji DPR viral bahwa gaji anggota bisa tembus Rp 100 juta per bulan, yang dibantah oleh Puan Maharani sebagai akibat perubahan fasilitas, bukan kenaikan gaji pokok.
Jika rangkaian kejadian ini disusun seperti mozaik, muncul gambaran DPR yang tengah bergulat dengan legitimasi moral: dari prosedural yang kurang transparan, isu kesejahteraan berlebihan, hingga perilaku personal yang dianggap tak pas.
Harapan Reformasi Politikal yang Nyata
Apa yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan retoris dari atas podium. Publik menanti DPR modern yang responsif, transparan, dan mampu menjaga wibawa institusi. Reformasi tidak hanya soal aturan tapi juga tentang citra, kesadaran, dan sensitivitas.
Artinya, penggunaan ruang publik termasuk momen formal harus dijaga agar mencerminkan tugas negara, bukan sekadar ekspresi individual. Jika DPR ingin memulihkan kepercayaan publik, mereka harus memperkuat mekanisme transparansi, memperjelas anggaran dan esensi kerja legislasi, serta membersamai publik dalam narasi reformasi yang utuh.
Akhir Kata
Joget itu mungkin kecil dari sisi substansi, tapi besar dalam simbol. Ia menjadi cerminan dari serangkaian masalah yang lebih dalam: minimnya transparansi, isu gaji yang mengundang tanya, dan jurang komunikasi dengan rakyat. Publik tidak hanya menanti penjelasan retoris dari podium, melainkan reformasi nyata.
Untuk memulihkan kepercayaan, DPR harus lebih dari sekadar mengklaim kerja legislatif. Mereka harus mulai dari hal kecil; membenahi citra, menjaga sensitivitas, dan membuktikan diri sebagai representasi rakyat, bukan hanya sebagai kolega di kursi kekuasaan.
