M-RADARNEWS.COM, JATENG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi terus memperkuat komitmennya menghadirkan pemerintahan yang terbuka dan dekat dengan masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui peluncuran Program Rumah Rakyat dan Aplikasi Super Apps Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) yang digelar di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Surakarta, Kamis (30/10/2025).
Setelah sebelumnya Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Semarang, difungsikan sebagai Rumah Rakyat, kini layanan serupa hadir di tiga wilayah eks Bakorwil yaitu Pati, Surakarta, dan Banyumas. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan kegiatan “Gubernur Menyapa” yang diikuti secara daring oleh tiga Bakorwil tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Luthfi menegaskan, bahwa Rumah Rakyat hadir agar warga lebih mudah menyampaikan aspirasi dan pengaduan tanpa harus datang ke Semarang.
“Kantor gubernur memang di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang. Tapi kalau masyarakat di Solo, Sragen, Karanganyar, atau Boyolali, bisa langsung ke Bakorwil Surakarta. Mengadu apa saja boleh,” ujarnya.
Menurutnya, Rumah Rakyat dan Aplikasi JNN menjadi simbol keterbukaan serta kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Setiap Bakorwil kini berfungsi sebagai pusat pengaduan masyarakat 24 jam, di mana setiap laporan wajib mendapat tindak lanjut maksimal dalam 1×24 jam.
“Kita buka selebar-lebarnya. Ini barometer pelayanan kita. Setiap aduan harus segera ditindaklanjuti,” tegas mantan Kapolda Jateng itu.
Melalui Aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN), Pemprov menghadirkan sistem digital terintegrasi yang menyediakan kanal pengaduan, informasi publik, hingga panggilan darurat. Masyarakat dapat memantau status laporan, berinteraksi dengan petugas, dan mengakses berbagai layanan pemerintah hanya dalam satu aplikasi.
Sejak beroperasi pada Mei hingga Oktober 2025, aplikasi JNN telah menerima lebih dari 9.300 aduan, dengan sekitar 5.900 laporan telah diselesaikan.
Lebih lanjut Gubernur Luthfi menekankan, semangat Ngopeni Nglakoni harus menjadi budaya kerja di lingkungan ASN Jawa Tengah. “Pelayanan publik itu bukan hanya urusan administrasi, tapi tentang empati. Pemerintah harus hadir, mendengarkan, dan menyelesaikan masalah rakyat. Itulah makna ngopeni sekaligus nglakoni,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat bisa ikut memantau jalannya pemerintahan. “Transparansi itu wajib. Masyarakat berhak tahu anggaran dan program pemerintah, karena birokrasi ini milik rakyat, bekerja untuk rakyat, dan demi kesejahteraan rakyat,” ujar gubernur.
Program Rumah Rakyat dan JNN dikembangkan secara kolaboratif lintas perangkat daerah, bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah sebagai mitra strategis dalam peningkatan pelayanan publik.
“Silakan datang ke Rumah Rakyat. Di Solo ada di Bakorwil Surakarta, di Pati ada Bakorwil Pati, dan untuk Cilacap dan sekitarnya bisa ke Banyumas. Pemerintah siap melayani kapan saja,” pungkas Luthfi. (dn/hm)
