M-RADARNEWS.COM, JATENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025, kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.
Secara simbolis Bupati Boyolali Agus Irawan menyerahkan bantuan tersebut yang juga dilakukan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Boyolali, di Balai Desa Ngadirojo, Kecamatan Gladagsari, pada Rabu (22/10/2025).
Bupati Agus Irawan mengatakan, bahwa penyaluran BLT ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pemanfaatan dana cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah, terutama kepada petani tembakau dan buruh rokok. Harapannya, bantuan ini dapat membuat mereka nyaman dan semangat untuk meningkatkan perekonomian dari tingkat paling dasar, yaitu desa,” terang Bupati Agus.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Boyolali, Sumarno melaporkan, bahwa pada tahap ini, BLT DBHCHT Pemkab Boyolali disalurkan untuk 2.675 buruh tani tembakau dan 50 buruh pabrik rokok, sehingga total penerima berjumlah 2.725 orang.
“Totalnya 2.725 orang penerima. Jumlah bantuan yang diberikan adalah Rp 400 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap penerima akan menerima total Rp 1,2 juta,” jelas Sumarno.
Sumarno menambahkan, selain BLT, para penerima manfaat tersebut juga mendapatkan bantuan sosial berupa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama tiga bulan yang preminya telah dibayarkan oleh Pemkab Boyolali.
Sebagai informasi tambahan, secara keseluruhan, buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Boyolali akan menerima bantuan secara bertahap yang bersumber dari DBHCHT Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Boyolali. Total calon penerima BLT DBHCHT di Boyolali adalah 4.256 orang, yang terdiri dari 3.098 buruh tani tembakau dan 1.158 buruh pabrik rokok.
Dengan disalurkannya BLT DBHCHT ini, Pemkab Boyolali berharap program ini dapat menjadi stimulus ekonomi yang signifikan di tingkat desa, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dana cukai untuk kesejahteraan kelompok pekerja di sektor tembakau dan rokok. (dn/hm)
