M-RADARNEWS.COM, JATIM – Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi, memilih jalur dialog dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Banyuwangi, untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dialog tersebut bertempat di Gedung DPRD, pada Rabu (03/09/2025), bertujuan untuk menjaga kondusivitas daerah.
Ketua PC PMII Banyuwangi, Muhammad Haddad Alwi Nasyafiallah menegaskan, bahwa pendekatan ini adalah bentuk sikap intelektual mahasiswa. “Sebagai organisasi intelektual, kami Cipayung Plus Banyuwangi bersepakat ini adalah cara-cara intelektual yang kami lakukan, dan semangat kami menjaga Banyuwangi, kabupaten yang kami cintai,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi, terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Terdapat 14 tuntutan atau aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut, di antaranya meliputi; Mendesak pemerintah pusat untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, Mendorong reformasi Polri, Reformasi birokrasi, Menuntut pembatasan periodisasi DPR, dan Penghapusan tunjangan DPR, serta
Berbagai isu lain di daerah. Semuanya disampaikan secara tertulis kepada Pemkab dan DPRD Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengapresiasi sikap mahasiswa yang lebih memilih jalur dialog. “Kami atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang diusulkan oleh teman-teman semuanya dari kelompok Cipayung Plus ini,” kata Ipuk, seraya menambahkan bahwa beberapa tuntutan di tingkat daerah sudah berjalan.
Dari 14 tuntutan mahasiswa tersebut, sebagian bisa langsung dieksekusi di tingkat Kabupaten Banyuwangi. Beberapa usulan berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan publik yang telah berjalan sebelumnya.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. “Kami berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, mana yang menjadi bagian kewenangan kita di daerah maupun yang harus diteruskan ke pemerintah pusat,” jelasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, dan Danlanal Letkol Laut (P) Eko Puji Santoso, menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, legislatif, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas di Banyuwangi. (by/*)
