M-RADARNEWS.COM, OPINI – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu langkah progresif untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia, terutama bagi masyarakat kurang mampu di daerah tertinggal, terpencil, dan wilayah yang minim fasilitas pendidikan.
Lebih dari sekadar pembangunan sekolah baru, program ini menghadirkan sebuah ekosistem pendidikan lengkap, yakni tenaga pendidik, sarana pembelajaran, dukungan sosial, hingga integrasi dengan program kesejahteraan lainnya. Kehadiran negara melalui program ini diharapkan mampu memutus kesenjangan pendidikan yang selama ini masih terlihat nyata.
Secara hukum, Program Sekolah Rakyat berdiri di atas fondasi kuat. UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan negara untuk menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga. UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi.
Karena itu, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek, melainkan bagian dari program strategis nasional yang menempatkan pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pihak yang memperoleh manfaat langsung.
Dalam perspektif ini, pemerintah daerah justru menjadi salah satu penerima manfaat paling strategis. Dari sisi sosial, Sekolah Rakyat membantu pemda mengatasi persoalan klasik seperti putus sekolah, buta huruf, dan ketimpangan akses pendidikan. Dukungan pusat membuat beban pemda dalam memenuhi standar layanan pendidikan jauh lebih ringan.
Manfaat berikutnya menyentuh inti pembangunan daerah, yakni kualitas sumber daya manusia. Kehadiran fasilitas pendidikan yang lebih merata akan menciptakan tenaga kerja lokal yang lebih terdidik, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah. Dalam jangka panjang, ini menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi fiskal, intervensi pemerintah pusat melalui pembangunan fasilitas dan penyediaan tenaga pendidik memberi ruang bagi pemda untuk menghemat anggaran. Efisiensi ini memungkinkan pemda mengalokasikan dana untuk sektor lain seperti kesehatan, infrastruktur dasar, hingga pelayanan sosial yang juga mendesak.
Namun manfaat ini hanya akan optimal apabila pemda mengambil peran strategis secara aktif. Penyediaan lahan, penyesuaian kebijakan pendidikan daerah, penyiapan tenaga pendidik, hingga pendataan sasaran yang tepat menjadi kunci keberhasilan program.
Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan dukungan sosial masyarakat, sehingga Sekolah Rakyat tidak hanya hadir sebagai bangunan fisik, tetapi benar-benar menjadi pusat pembelajaran yang hidup dan berkelanjutan.
Meski demikian, terdapat catatan kritis. Program Sekolah Rakyat berpotensi gagal jika hanya dipandang sebagai proyek pembangunan gedung tanpa perencanaan matang. Tanpa komitmen kuat dari pemda, dampaknya terhadap kualitas pendidikan akan minim.
Sebaliknya, jika pemda melihat Sekolah Rakyat sebagai aset pembangunan daerah, bukan sekadar kewajiban administratif, program ini bisa menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Pada akhirnya, Sekolah Rakyat adalah investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peluang sekaligus tanggung jawab untuk menjadikannya pendorong pemerataan pendidikan.
Dengan sinergi pusat-daerah yang kuat, pengelolaan transparan, dan fokus pada mutu pembelajaran, Program Sekolah Rakyat dapat menjadi fondasi penting dalam membangun SDM unggul yang menjadi motor kemajuan Indonesia.
