M-RADARNEWS.COM, JATIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, kembali menunjukkan komitmennya untuk kesejahteraan penyandang disabilitas dengan menggelar Rembuk Disabilitas Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Senin (15/09/2025) ini, menjadi wadah penting bagi perwakilan disabilitas untuk menyampaikan aspirasi dan harapan langsung kepada pemerintah daerah.
Hadir dalam acara tersebut Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Henik Setyorini, serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat.
Bibit Sri Lestari, seorang guru yang mewakili Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Banyuwangi, memaparkan hasil diskusi dari lima kelompok, di antranya Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Sosial, dan Pemberdayaan.
Dalam sektor Bidang Kesehatan, para penyandang disabilitas menyoroti kurangnya komunikasi efektif antara petugas layanan kesehatan dan pasien disabilitas. Mereka juga mengeluhkan kesulitan dalam mengakses alat bantu, seperti alat bantu dengar dan kursi roda melalui program BPJS JKN.
Kelompok ini mengusulkan adanya peningkatan kemampuan komunikasi petugas, identifikasi kebutuhan pengobatan lanjutan, dan kemudahan akses alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Di Bidang Pendidikan, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK) yang terlatih dan fasilitas sekolah yang belum ramah anak berkebutuhan khusus (ABK). Akses transportasi menuju sekolah juga masih menjadi kendala.
Oleh karena itu, mereka berharap adanya pelatihan berkelanjutan bagi guru serta pengadaan sarana transportasi yang ramah disabilitas.
Selanjutnya di Bidang Ketenagakerjaan, saat ini sedang menghadapi persoalan pelatihan yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar dan akses permodalan yang sulit. Selain itu, fasilitas umum seperti mesin ATM yang tidak ramah disabilitas juga menjadi sorotan.
Solusinya, para perwakilan penyandang disabilitas mendorong sosialisasi program yang lebih maksimal dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kerja.
Kemudian untuk Bidang Sosial dan Pemberdayaan, para penyandang disabilitas meminta basis data (database) yang lebih spesifik untuk penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Mereka juga membutuhkan pendampingan lebih intensif terkait masalah hukum, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hak waris.
Sedangkan dalam ranah seni, budaya, dan rekreasi, aksesibilitas yang terbatas menghambat mereka untuk berekspresi dan menikmati fasilitas publik.
Menanggapi masukan tersebut, Bupati Ipuk Fiestiandani mengapresiasi dan menegaskan, bahwa semua aspirasi akan menjadi catatan penting untuk perbaikan. Ia berjanji akan menjadikan Rembuk Disabilitas sebagai agenda tahunan yang menghasilkan progres nyata.
“Saya ingin ada progres. Kami tidak mungkin bisa memberikan support atau bantuan kalau tidak ada datanya,” ujar Bupati Ipuk, seraya meminta data yang lebih spesifik agar bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat.
Meskipun menyadari adanya keterbatasan anggaran, Bupati Ipuk tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas publik agar lebih ramah disabilitas. Ia juga memberikan motivasi kepada para peserta.
“Keberhasilan teman-teman letaknya ada di teman-teman sendiri. Selama teman-teman punya semangat, tidak mudah menyerah, saya yakin teman-teman semuanya bisa sama dengan yang lainnya,” ujarnya.
Bupati Ipuk menambahkan, bahwa Pemkab Banyuwangi akan terus mendukung dan berupaya mewujudkan harapan yang disampaikan. Ia mengingatkan, bahwa di era teknologi canggih ini, tidak ada alasan untuk mudah menyerah.
Dalam hal ini, Komitmen pemerintah daerah adalah membantu para penyandang disabilitas agar dapat membawa manfaat bagi seluruh warga Banyuwangi. (by)
