M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah resmi menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang akan dijalankan mulai tahun ini. Program-program ini dirancang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, dengan fokus pada insentif pajak, bantuan sosial, dan percepatan deregulasi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan hal ini seusai rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, pada Senin (15/09/2025).
“Program-program ini merupakan langkah konkret untuk menopang daya beli masyarakat dan sektor riil, terutama dalam menghadapi tantangan global,” ujar Airlangga.
Berikut adalah rincian delapan program prioritas tersebut :
- Program Magang untuk Lulusan Baru; Program magang selama enam bulan bagi 20.000 lulusan S1, D3, atau setara. Mereka akan ditempatkan di industri dan menerima uang saku setara UMP. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp198 miliar.
- Program Insentif Pajak Sektor Pariwisata; Perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk pekerja di sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran. Insentif ini berlaku untuk sisa tahun 2025 bagi 552.000 pekerja dengan anggaran Rp120 miliar.
- Program Bantuan Bangan; Bantuan pangan berupa beras 10 kilogram akan dilanjutkan untuk bulan Oktober-November dengan alokasi dana Rp7 triliun.
- Program Perlindungan Sosial Pekerja Non-Upah; Pemerintah memberikan subsidi 50% iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi 731.361 pekerja seperti pengemudi daring dan kurir. Manfaat yang diberikan termasuk santunan dan beasiswa. Anggaran program ini mencapai Rp36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan.
- Program Fasilitas KPR untuk Pekerja; Program perumahan BPJS Ketenagakerjaan memberikan suku bunga kredit lebih rendah (dari BI rate + 5% menjadi BI rate + 3%) untuk pembiayaan rumah pekerja. Hal ini juga didukung relaksasi SLIK oleh OJK dan ditargetkan akan membantu seribu penerima manfaat tahun ini.
- Program Padat Karya Tunai; Program ini dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan untuk 609.465 penerima manfaat hingga Desember 2025. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp5,3 triliun (Rp3,5 triliun dari KemenPU dan Rp1,8 triliun dari Kemenhub).
- Program Percepatan Regulasi; Deregulasi PP 28 tahun 2025 dipercepat dengan integrasi RDTR ke sistem Online Single Submission (OSS). Proses izin akan otomatis berlaku jika tidak selesai dalam 20 hari kerja. Dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
- Program Pilot Project Gig Economy; Pemerintah akan menyediakan ruang kerja bersama (working space) di Jakarta sebagai proyek percontohan, yang kemudian akan diperluas ke berbagai kota besar lainnya untuk mendukung pekerja lepas.
