M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima (menolak) permohonan uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Raden Nuh dan Dian Amalia. Putusan tersebut disampaikan dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 81/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, pada Kamis (16/04/2026).
M-RADARNEWS.COM, BALI – Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Polda Bali.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait aturan penempatan anggota Polri pada jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar institusi kepolisian. Putusan itu dibacakan dalam sidang pleno perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (19/01/2026).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkara Nomor 147/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, bahwa keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden bukan merupakan bentuk penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan wujud nyata prinsip check and balances sebagai upaya memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Hanter Priko Siregar yang mempermasalahkan syarat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), calon kepala daerah, dan anggota dewan. Pemohon sebelumnya meminta agar syarat pendidikan minimal ini diubah menjadi Strata Satu (S-1) atau sederajat.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keinginan para Pemohon yang meminta agar blank vote/kotak kosong tidak hanya diterapkan pada pilkada dengan pasangan calon (paslon) tunggal, tetapi juga diterapkan pada pemilihan yang diikuti lebih dari satu pasangan calon (paslon).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan yang diajukan Herdi Munte dan Missiniaki Tommi. Para Pemohon mengujikan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
