Wapres Gibran Serap Aspirasi Nelayan Muncar, Dorong Perbaikan Tata Kelola dan Produktivitas Perikanan
M-Radar News, Banyuwangi – Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Banyuwangi dengan mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Jumat (10/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran berdialog langsung dengan para nelayan dan pelaku usaha perikanan guna menyerap berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Kunjungan ke TPI Muncar dilakukan usai meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi. Di hadapan para nelayan, Wapres menegaskan, bahwa sektor perikanan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Wapres, Jawa Timur telah menjadi salah satu lumbung pertanian terbesar di Indonesia. Karena itu, pemerintah kini akan memberi perhatian lebih pada sektor perikanan agar potensinya dapat berkembang secara optimal.
“Pak Presiden punya prioritas terkait ketahanan pangan. Sektor pertanian di Jawa Timur sudah berjalan baik. Selanjutnya, sektor perikanan yang masih memiliki sejumlah persoalan akan menjadi perhatian untuk segera diselesaikan,” ujar Gibran.
Wapres mengungkapkan, kunjungannya ke TPI Muncar tidak masuk dalam agenda resmi. Namun, ia memilih datang setelah menerima informasi mengenai berbagai keluhan yang dialami masyarakat nelayan.
“Sebenarnya hari ini saya tidak ada jadwal ke sini. Tapi karena saya dengar banyak keluhan dari nelayan, saya mampir sebentar. Semua masukan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Dalam dialog tersebut, perwakilan nelayan Muncar, Umar menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi kendala. Mulai dari infrastruktur jalan menuju kawasan pelabuhan yang rusak, keterbatasan akses permodalan, tata kelola pelabuhan, hingga rumitnya proses perizinan.
Ia menjelaskan, kerusakan jalan berdampak langsung terhadap distribusi hasil tangkapan karena kendaraan pengangkut ikan kerap mengalami kerusakan. Selain itu, Umar berharap pemerintah dapat menyederhanakan regulasi bagi nelayan tradisional.
“Perizinan yang harus kami urus jumlahnya sangat banyak, sekitar 13 persyaratan. Kami berharap ada penyederhanaan agar nelayan tradisional tidak kesulitan menjalankan usahanya,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola perizinan sektor perikanan.
Menurutnya, proses perizinan yang masih memerlukan waktu cukup panjang menjadi perhatian bersama. Karena itu, diperlukan penguatan sistem pelayanan dan sinergi lintas instansi agar proses perizinan lebih cepat, efektif, dan memberikan kemudahan bagi nelayan.
Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi.
Melalui dialog tersebut, pemerintah berharap berbagai persoalan yang dihadapi nelayan Muncar dapat segera ditindaklanjuti, sehingga produktivitas sektor perikanan meningkat dan kesejahteraan masyarakat pesisir semakin baik.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
