M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Eks Kapolres Bima Kota, AKBP DPK resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait tindak pidana narkotika yang melibatkan dirinya. Putusan tersebut diketuk melalui sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang berlangsung maraton selama delapan jam.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Polri menegaskan komitmennya untuk menuntaskan dugaan pelanggaran kode etik dan tindak pidana narkotika yang melibatkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP DPK. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari mendatang.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi kepada tiga anggota DPR RI nonaktif, masing-masing Ahmad Sahroni, Nafa Indira Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, setelah terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan, bahwa pimpinan DPR RI sekaligus politisi Partai Golkar, Adies Kadir, serta anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Surya Utama alias Uya Kuya, tidak terbukti melanggar kode etik.
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang etik terbuka yang dipimpin oleh Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, Senin (03/11/2025). Sidang ini memanggil dan memeriksa lima anggota DPR nonaktif, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Adies Kadir.
M-RADARNEWS.COM, JATENG – Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua Notaris, JDU dan AHP terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan, pada Rabu (22/01/2025).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Polri menyampaikan hasil sidang dugaan pelanggaran etik dalam kasus pemerasan kepada penonton event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Sidang ini digelar di Ruang Sidang Divisi Propam Polri Lantai 1, Gedung TNCC Mabes Polri, pada Rabu (08/01/2025).
M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan AKP Dadang Iskandar dijatuhi hukuman pemecatan tidak dengan hormat (PTDH), atas dugaan pelanggaran etik perbuatan tercela.
