Dapur MBG Siwalan Panji 2 Jadi Pilot Project, BHS Apresiasi Fasilitas dan Pengelolaan Profesional
M-Radar News, Sidoarjo – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Siwalan Panji 2, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, menjadi salah satu lokasi kunjungan kerja Kapoksi Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra periode 2024-2029, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol. (BHS), Rabu (14/10/2026).
Dari sekitar 170 dapur MBG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dapur tersebut mendapat kesempatan untuk dikunjungi dan ditinjau secara langsung.
Kunjungan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi pengelola, sekaligus menjadi momentum untuk menunjukkan kesiapan fasilitas dan profesionalisme dalam mendukung pelaksanaan program MBG.
Sekretaris Forum Komunikasi MBG Sidoarjo (Forkom), Jalaludin Alham, S.P., M.Hum., yang juga merupakan pengelola dapur tersebut, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan BHS. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap pengelolaan dapur MBG di wilayah Sidoarjo.
Jalaludin mengatakan, BHS memberikan penilaian positif setelah melihat langsung kondisi dapur, mulai dari luas area hingga kelengkapan fasilitas penunjang operasional.
“Dapur MBG yang ideal memang harus memiliki tempat yang luas, tertata rapi, dan dilengkapi fasilitas yang memadai. BHS bahkan sempat terkejut melihat kelengkapan fasilitas dan luasnya area dapur ini,” ujar Jalaludin.
Dapur MBG Siwalan Panji 2 memiliki luas lahan sekitar 800 meter persegi dan berada di tepi jalan raya sehingga mudah diakses. Pengelolaannya didukung investasi yang disebut mencapai Rp2 miliar, dengan tiga orang pemilik yang terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut.
Di sisi lain, Forkom Sidoarjo mengajak masyarakat untuk memahami bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) masih terus mengembangkan sistem dan tata kelola pelaksanaan program MBG.
Menurut Jalaludin, berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program perlu dijadikan bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan secara berkelanjutan.
Ia menilai, sejumlah langkah pembenahan yang dilakukan BGN patut diapresiasi, termasuk verifikasi faktual terhadap mitra pengelola dapur dan pendataan penerima manfaat (PM). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keakuratan data sekaligus mencegah adanya mitra maupun penerima manfaat fiktif.
“Forum juga menekankan pentingnya simbiosis mutualisme antara BGN dan mitra. BGN membutuhkan mitra, begitu pula sebaliknya. Berbeda dengan Koperasi Merah Putih yang pembiayaannya berasal dari pemerintah, dapur MBG didanai oleh mitra yang merupakan pelaku usaha. Karena itu, wajar jika terdapat keuntungan usaha, mengingat ada modal yang telah dikeluarkan,” ungkapnya.
Pemilihan Siwalan Panji sebagai lokasi kunjungan juga didukung oleh keberadaan sejumlah sekolah di kawasan tersebut yang menjadi sasaran penerima manfaat program MBG. Saat ini, terdapat tiga dapur MBG yang beroperasi di wilayah Siwalan Panji dan jumlahnya direncanakan bertambah menjadi empat dapur.
Menurut Jalaludin, kedekatan lokasi dapur dengan sekolah penerima manfaat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas layanan. Jarak distribusi yang relatif dekat diharapkan dapat mempertahankan suhu makanan sekaligus membantu menjaga kebersihan dan kualitas hidangan hingga diterima para siswa.
“BGN memang menginginkan jarak dapur dengan sekolah tidak terlalu jauh agar makanan tetap hangat dan higienitasnya terjaga sampai ke tangan murid,” jelasnya.
Secara operasional, Dapur MBG Siwalan Panji 2 saat ini mampu menyediakan sekitar 2.200 porsi makanan per hari untuk penerima manfaat di wilayah Siwalan Panji.
Ke depan, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi 3.000 porsi, menyesuaikan kebijakan baru BGN yang mendorong pemerataan jumlah penerima manfaat di setiap dapur.
Jalaludin menilai, kebijakan pemerataan hingga 3.000 penerima manfaat per dapur perlu disertai perencanaan yang matang agar operasional berjalan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Penataan jumlah dapur secara nasional, menurutnya, juga harus mempertimbangkan kebutuhan penerima manfaat dan kemampuan distribusi masing-masing wilayah.
Ia berharap, BGN dan seluruh mitra pengelola dapur terus melakukan pembenahan, inovasi, serta pengembangan kreativitas, baik dalam tata kelola organisasi maupun pelayanan kepada penerima manfaat.
“Program MBG merupakan program yang sangat baik. Kekurangan yang masih ditemukan saat ini harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bersama, mengingat tata kelolanya masih terus berkembang. Harapannya, BGN dan para pengelola dapur dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan agar manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
