501 Ribu Pekerja di Sidoarjo Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
M-Radar News, Sidoarjo – Sekitar 501 ribu pekerja di Kabupaten Sidoarjo hingga kini belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius BPJS Ketenagakerjaan karena masih banyak pekerja yang berisiko kehilangan hak perlindungan jaminan sosial ketika mengalami kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo, Arie Fianto Sofyan mengungkapkan, berdasarkan data per 31 Oktober 2026, tingkat Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Sidoarjo baru mencapai 47,47 persen.
Dari total sekitar 1.050.000 angkatan kerja, baru 498.000 orang yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih terdapat sekitar 501.000 pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut Arie, salah satu persoalan yang masih ditemukan di masyarakat bukan hanya rendahnya kepesertaan, melainkan juga kurangnya pemahaman mengenai perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kedua program tersebut sama-sama merupakan bagian dari sistem perlindungan negara, tetapi memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan.
Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan atas berbagai risiko yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, hingga kehilangan pekerjaan.
Arie mencontohkan, masih ditemukan pekerja atau keluarganya yang keliru menunjukkan kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) ketika mengalami kecelakaan kerja dan mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Padahal, untuk memperoleh manfaat jaminan kecelakaan kerja, peserta harus menggunakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kesalahpahaman tersebut berpotensi membuat pekerja dan keluarganya kebingungan ketika hendak mengakses hak perlindungan yang seharusnya diterima.
“Saya yakin mereka ini bukan tidak mau, tetapi tidak tahu. Oleh sebab itu, hal ini yang perlu digarisbawahi. Edukasi adalah kunci. Tanpa edukasi yang terus-menerus, masyarakat akan terus salah kaprah dan akhirnya hak-hak mereka tidak bisa didapatkan,” tegas Arie.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aula Gedung SMPN 4 Suko, Sidoarjo, pada Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, edukasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan di DPRD, mitra kerja, hingga pemerintah pusat.
Arie berharap, BPJS Ketenagakerjaan selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, informasi mengenai manfaat dan prosedur kepesertaan dapat menjangkau lebih banyak pekerja, termasuk mereka yang belum terdaftar.
Di sisi lain, besarnya manfaat program BPJS Ketenagakerjaan juga terlihat dari nilai santunan yang telah disalurkan kepada pekerja di Sidoarjo.
Sepanjang periode 2025 hingga 2026, BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo tercatat telah membayarkan santunan dengan total mencapai Rp1,6 triliun. Dana tersebut disalurkan untuk memberikan perlindungan kepada peserta dan keluarga yang mengalami berbagai risiko ketenagakerjaan.
“Sayang sekali kalau uang sebesar itu tidak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Sidoarjo. Masih banyak pekerja yang sebenarnya berhak, tetapi karena tidak tahu dan tidak terdaftar, mereka tidak bisa mengaksesnya. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua agar manfaat sebesar itu benar-benar sampai kepada yang berhak,” imbuhnya.
Arie juga menilai, sosialisasi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan jumlah peserta. Masyarakat yang sudah terdaftar pun perlu memahami jenis program, manfaat perlindungan, serta prosedur pengajuan klaim agar tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi risiko pekerjaan.
Menurutnya, masih adanya peserta yang keliru menggunakan kartu BPJS Kesehatan ketika mengalami kecelakaan kerja menjadi bukti bahwa pemahaman masyarakat perlu terus ditingkatkan.
“Programnya berbeda, tetapi tidak masalah. Justru dari kebingungan inilah kami mendapatkan bahan untuk terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.
Arie juga berharap, melalui kolaborasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sidoarjo dapat terus meningkat. Dengan begitu, semakin banyak pekerja yang memperoleh perlindungan atas risiko pekerjaan dan keluarganya memiliki jaminan ketika terjadi musibah.
Ia menegaskan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar persoalan kepemilikan kartu, melainkan upaya memastikan setiap pekerja mendapatkan hak perlindungan dan kesejahteraan.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
