Diduga Eksploitasi 19 Pekerja, WNA Pemilik Restoran di Sidoarjo Ditangkap Ditres PPA/PPO
M-Radar News, Surabaya – Praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pemilik restoran di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berhasil diungkap Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jatim.
Dalam kasus tersebut, seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57) ditetapkan sebagai tersangka. Pemilik restoran yang juga diketahui memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor itu diduga mengeksploitasi 19 pekerja, termasuk seorang anak.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengungkapkan, penanganan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas perdagangan orang dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kombes Jules Abast dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bidang Humas Polda Jatim, pada Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pihak yang diduga terlibat, tetapi juga memastikan keselamatan dan pemenuhan hak-hak para korban.
“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” tegas Kabid Humas.
Ia menambahkan, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan untuk memberikan pendampingan, termasuk pemulihan kondisi psikologis para korban.
Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum membeberkan, berdasarkan hasil penyidikan, dugaan eksploitasi tersebut berlangsung selama lima bulan, yakni sejak Mei hingga Oktober 2026.
Modus yang digunakan tersangka, adalah merekrut calon pekerja melalui media sosial. Setelah direkrut, para pekerja kemudian diikat melalui perjanjian kerja.
Namun, dalam pelaksanaannya, para pekerja diduga mendapatkan beban pekerjaan yang tidak sebanding dengan upah yang diterima. Bahkan, kondisi tersebut terjadi ketika restoran yang menjadi tempat mereka bekerja belum beroperasi.
Dari hasil pemeriksaan, para korban menerima upah bulanan berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta. Mereka juga diduga mendapat ancaman denda antara Rp5 juta sampai Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja tiga bulan.
“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” ungkap Ganis.
Tidak berhenti pada dugaan eksploitasi tenaga kerja, penyidik juga tengah mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki. Dalam proses tersebut, polisi memastikan identitas dan privasi korban tetap terlindungi.
Sejumlah barang bukti turut diamankan, meliputi telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan perkara.
Atas perkara tersebut, FD dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.
Untuk dugaan TPPO, penyidik menerapkan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 15 tahun.
Kokbes Ganis memastikan penyidikan masih berjalan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan transparansi.
Di sisi lain, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jatim untuk menyiapkan rumah aman serta memberikan pendampingan psikologis kepada para korban sesuai kebutuhan.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, untuk menindaklanjuti status keimigrasian tersangka. Sementara itu, langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait.
Ganis turut mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, khususnya pekerjaan di luar negeri yang tidak disertai kejelasan perusahaan dan legalitas penempatan.
“Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja di luar negeri dengan gaji besar,” pungkas Dirres PPA/PPO Polda Jatim.
Artikel ini ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial M-Radar News.
