Gubernur Khofifah Lantik Abul Chair sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jatim

JATIM, (M-RADARNEWS),-                Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan Abul Chair sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur (BPKP Jatim) menggantikan Alexander Rubi Satyoadi yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, pada Jumat, 13 Januari 2023.

Gubernur Khofifah, juga berharap sinergitas dan partnership antara Pemprov dan BPKP Jatim terus terjalin dan terbangun semakin baik. Sinergitas yang dimaksud tidak hanya dengan Inspektorat Provinsi Jatim saja, namun juga dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

“Partnership dengan Pemprov Jatim, kami harapkan bisa terus terbangun dengan baik. Tentu bukan hanya dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di Inspektorat Pemprov, tetapi juga di Inspektorat Kabupaten Kota se-Jatim,” harapnya.

Gubernur juga memberikan dukungan dan doa kesuksesan bagi Abul Chair, dalam mengemban amanat menjadi Kepala Perwakilan BPKP Jatim, yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya.

“Mudah mudahan semua tugas-tugas Bapak, selalu berseiring dengan kesuksesan, kemaslahatan, dan tentu manfaat yang besar, tentu bagi masyarakat Jawa Timur, terutama, bangsa dan negara pada umumnya,” imbuhnya.

Kondisi perekonomian makro saat ini kian berat, sehingga menambah beban anggaran Pemerintah. Oleh karenanya, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Salamat Simanullang menekankan, agar BPKP Kantor perwakilan, mengawal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran di Provinsi.

“Itu yang terutama yang kami sampaikan ke Pak Abul Chair,” katanya.

Selain itu, Salamat Simanullang juga menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemprov Jatim. Yang mana Badan Usaha tersebut tidak hanya tingkat Provinsi, bahkan tingkat Desa, yang berwujud Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Ini pun kalau bisa kita tumbuhkan, kita kawal dengan baik, menjadi salah satu sumber yang sangat besar untuk menunjang pembangunan di daerah, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara umum seperti itu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Abul Chair mengungkapkan, kehadiran BPKP di daerah adalah memastikan dan mengawal akuntabilitas keuangan negara, dan pembangunan nasional, khususnya di Jawa Timur.

“Dengan tools-tools dan instrumen-instrumen pengawasan yang ada, yaitu akan kami lakukan. Tapi kami tidak sendiri, pertama tentu terima kasih, media juga menjadi bagian dari pengawasan yang sangat efektif, menjadi corong atau telinga masyarakat,” pungkasnya. (rd/jn/kf)