Harga Telur Ayam Anjlok di Situbondo, Diduga Akibat Penghentian Sementara Program Makan Bergizi Gratis

M-RadarNews, Jatim – Dalam sepekan terakhir, harga telur ayam di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengalami penurunan drastis hingga menyentuh angka Rp19.000 per kilogram. Anjloknya harga komoditas protein hewani ini terjadi bersamaan dengan terhentinya distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu penyerap utama pasokan telur dari peternak lokal. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan peternak layer, terutama karena masa libur sekolah diperkirakan berlangsung selama 21 hari, dari 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Kronologi Anjloknya Harga Telur

Berdasarkan pantauan di lapangan, harga telur ayam mulai merosot sejak empat hari lalu, tepat saat program MBG dihentikan sementara. Ketua Asosiasi Peternak Layer Situbondo (APLS), Hafif, mengonfirmasi bahwa sebelum penghentian MBG, harga telur masih bertahan di kisaran Rp24.000–Rp25.000 per kilogram. Namun, setelah distribusi MBG berhenti, permintaan dari sektor institusi (sekolah, posyandu) langsung turun drastis.

“Telur ayam melimpah, yang beli berkurang, akhirnya harganya anjlok. Semenjak MBG tutup, harga telur anjlok, bahkan ada yang menjual dengan harga Rp19.000,” ungkap Hafif saat ditemui di kantornya, Kamis (25/6/2026).

Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Situbondo menunjukkan bahwa harga telur di pasar tradisional bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara itu, di pasar modern yang biasanya menjual lebih mahal, harga telur tercatat hanya Rp21.000 per kilogram – jauh di bawah harga normal yang bisa mencapai Rp28.000 per kilogram pada masa-masa sebelumnya.

Dampak Langsung terhadap Peternak

Penurunan harga telur ini memberikan tekanan berat pada peternak layer di Situbondo. Menurut Hafif, meskipun secara nominal harga jual masih di atas biaya produksi, margin keuntungan sangat tipis karena harga pakan yang melambung tinggi. Saat ini, harga pakan ayam mencapai Rp390.000 per sak (50 kg), naik sekitar 15% dibandingkan awal tahun 2026. “Harga pakan ayam sekarang lumayan mahal, sudah Rp390.000 per sak. Kalau harga telur Rp19.000 per kilogram, ya kita kerja gotong royong, gak dapat apa-apa,” keluh Hafif.

Jika kondisi ini berlangsung lama, Hafif khawatir banyak peternak skala kecil yang akan gulung tikar. Pasalnya, rata-rata peternak layer di Situbondo memiliki populasi 5.000–10.000 ekor ayam petelur, dengan biaya pakan harian mencapai jutaan rupiah. Dengan harga telur yang anjlok, pendapatan harian tidak mampu menutup biaya operasional.

Tabel Perbandingan Harga dan Biaya Produksi

Program MBG dan Dampaknya terhadap Pasar Telur

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah daerah sejak awal 2026 telah menjadi salah satu pilar penopang permintaan telur di Situbondo. Program ini mendistribusikan paket makanan bergizi – termasuk telur rebus – kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh kecamatan. Volume penyerapan telur oleh program ini diperkirakan mencapai puluhan ton per bulan, sehingga menjadi penyangga harga di tingkat peternak.

Namun, dengan dimulainya libur sekolah, program MBG dihentikan sementara. Penghentian ini langsung berdampak pada kelebihan pasokan (oversupply) telur di pasar. Kondisi diperparah oleh daya beli masyarakat yang cenderung menurun pada masa liburan, karena sebagian anggaran rumah tangga dialihkan untuk keperluan liburan atau persiapan tahun ajaran baru.

Dampak Lebih Luas: Rantai Pasok dan Inflasi Pangan

Anjloknya harga telur tidak hanya merugikan peternak, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai pasok pangan di Jawa Timur. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling terjangkau bagi masyarakat. Jika harga terus tertekan, peternak mungkin akan mengurangi populasi ayam petelur atau bahkan berhenti berproduksi, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga di masa mendatang.

Dari sisi inflasi, harga telur yang rendah memang menguntungkan konsumen dalam jangka pendek. Namun, jika peternak banyak yang gulung tikar, pasokan akan berkurang drastis, dan harga bisa melambung tinggi saat program MBG kembali berjalan. Hal ini berpotensi memicu volatilitas harga pangan yang merugikan semua pihak.

Faktor-Faktor yang Memperparah Situasi

• Kenaikan harga pakan: Harga jagung dan bungkil kedelai – bahan baku pakan – naik akibat fluktuasi harga komoditas global dan nilai tukar rupiah.
• Keterbatasan akses pasar: Peternak di Situbondo kesulitan menjual telur ke luar daerah karena biaya transportasi yang tinggi dan persaingan dengan daerah sentra lain seperti Blitar dan Malang.
• Tidak adanya intervensi harga: Pemerintah daerah belum memberikan subsidi atau pembelian langsung untuk menstabilkan harga telur di tingkat peternak.

Harapan Peternak dan Langkah Pemerintah

Hafif berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif, misalnya dengan mempercepat realisasi program bantuan pakan bersubsidi atau membeli telur peternak untuk cadangan pangan daerah. “Kalau harga telur ayam terus anjlok, pasti banyak peternak telur yang rugi, dan terancam gulung tikar. Semoga saja kondisi ini segera membaik,” ucapnya.

Sementara itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Situbondo menyatakan akan mengkaji dampak penghentian MBG terhadap harga telur. Kepala Dinas, Drh. Agus Winarno, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi jangka pendek, seperti memfasilitasi penjualan telur ke pasar-pasar di luar kota atau ke industri pengolahan telur.

Anjloknya harga telur ayam di Situbondo menjadi cermin betapa rentannya sektor peternakan rakyat terhadap kebijakan program pemerintah. Di satu sisi, program MBG telah membantu meningkatkan gizi masyarakat dan menyerap produksi peternak. Di sisi lain, ketergantungan yang tinggi pada satu sektor permintaan membuat peternak sangat terpukul ketika program tersebut berhenti, meskipun hanya sementara.

Tanpa langkah mitigasi yang cepat, bukan tidak mungkin peternak-peternak kecil akan menjadi korban dari siklus pasokan yang tidak seimbang. Diperlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi peternak, dan pelaku pasar untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (*)