HUT ke-66 Provinsi Bali: Pj. Mahendra Jaya Beri Hormat serta Penghargaan kepada para Pendiri, Pejuang dan Pemimpin

Pejabat (Pj) Gubernur Bali Mahendra Jaya saat menyampaikan pidatonya dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali, dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-66 Provinsi Bali, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Rabu (14/08/2024). Foto: rd/hm.

Pejabat (Pj) Gubernur Bali Mahendra Jaya Ajak Masyarakat Ngrombo Bersama Wujudkan Kesejahteraan Bali

M-RADARNEWS.COM, BALI – Penjabat (Pj) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya mengajak seluruh masyarakat Bali untuk memberikan hormat, terima kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendiri, pejuang, dan pemimpin Bali terdahulu yang telah mengantarkan Bali ke tingkat yang lebih baik seperti saat ini.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali yang telah berperan aktif, bahu-membahu ‘Ngrombo’ berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia secara Sakala-Niskala, memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Bali,” kata Mahendra Jaya saat menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali, dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-66 Provinsi Bali, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Rabu (14/08/2024).

Pj. Gubernur menyampaikan, bahwa Provinsi Bali kini genap berusia 66 tahun. Selama kurun waktu tersebut, Pemprov Bali bersama-sama Pemerintah Kota/Kabupaten, segenap civitas akademika, dunia usaha dan industri, rohaniawan, tokoh adat, seniman, budayawan, media, serta berbagai komponen masyarakat Bali telah berhasil membangun tatanan pemerintahan yang baik dengan berbagai pencapaian prestasi.

“Situasi Bali secara umum shanti dan sangat kondusif, kesejahteraan rakyat, terutama kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, dan papan telah tertangani dengan baik sehingga dapat menekan kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, dan prevalensi stunting,” kata birokrat asal Desa Temesi tersebut.

Melalui kolaborasi semua pihak, lanjut Mahendra Jaya, kinerja pembangunan Provinsi Bali secara umum lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali terus bertumbuh, di mana pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,98 persen dan pada triwulan II sebesar 5,36 persen. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus meningkat, di mana pada triwulan II tahun 2024 mencapai lebih dari Rp74,77 triliun.

“Sementara, total investasi di Bali juga terus meningkat, bahkan total investasi pada triwulan II tahun 2024 sudah mencapai Rp17,998 triliun, atau melampaui target total investasi tahun 2024 sebesar Rp16,23 triliun,” rincinya.

Ia menyebut, persentase penduduk miskin dan miskin ekstrem di Bali terus berkurang. Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Bali mencapai 4 persen, sedangkan persentase kemiskinan ekstrem hanya sebesar 0,19 persen. Tingkat pengangguran terbuka terus berkurang, di mana tahun 2024 tercatat sebesar 1,87 persen, dengan Indeks Gini Ratio mencapai 0,361 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali meningkat menjadi 77,10.

“Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Bali untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem, kemiskinan, stunting, dan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya melalui ‘Ngrombo’, melaksanakan bansos bersama organisasi kemasyarakatan, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, serta pengoptimalan CSR dengan pembentukan forum TJSL. Pemprov Bali juga membentuk Satpol PP khusus pariwisata untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan,” paparnya.

Untuk mengatasi persoalan sampah, Pemprov Bali melakukan berbagai cara (multi-solution), terutama mendorong pemilahan sampah, penanganan sampah berbasis sumber, optimalisasi penanganan sampah di TPS3R dan TPST, serta merencanakan penggunaan teknologi incinerator.

Terkait kemacetan, ia telah menugaskan perusahaan daerah untuk bekerja sama dengan mitra strategis (investor club) untuk membangun dan mengembangkan koridor transportasi massal berbasis kereta (Bali Urban Rail and Associated Facilities) sebagai model baru pembiayaan pembangunan agar tidak membebani APBN dan APBD.

“Untuk mengatasi masifnya pembangunan yang tidak memperhatikan daya tampung dan kearifan lokal, pemerintah membentuk Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Provinsi Bali. Sementara itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal Bali, Pemerintah Provinsi Bali mendorong sertifikasi produk dan “telling story” atau pemberian informasi pada produk tersebut,” tutupnya. (rd/**)

Tutup