M-RADARNEWS.COM, JATIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama kategori kabupaten dengan status “Kinerja Tinggi” dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2026.
Capaian ini menjadi yang keempat kalinya secara berturut-turut Banyuwangi meraih predikat sebagai kabupaten berkinerja terbaik di Indonesia. Sebelumnya, Banyuwangi juga dinobatkan sebagai kabupaten terinovatif nasional tahun 2025 oleh Kemendagri.
Penilaian EPPD didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang merupakan mekanisme evaluasi tahunan untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.
Terdapat 606 indikator dalam penilaian tersebut, meliputi berbagai aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin 27 April 2026. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.
“Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan bahwa di balik retorika terdapat angka dan indikator yang bermakna terhadap kinerja pemerintahan. Namun, jangan berhenti pada capaian angka. Sesuai arahan Presiden, pemerintah daerah harus terus menghadirkan program yang efektif dan efisien,” ujar Bima Arya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut sekaligus menegaskan komitmen untuk terus melakukan perbaikan.
“Banyuwangi tentu belum sempurna. Kami mohon maaf dan akan terus berbenah. Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Banyuwangi yang telah berkontribusi. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.
Ipuk menambahkan, arah pembangunan Banyuwangi diselaraskan dengan agenda nasional serta kebijakan pemerintah provinsi, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Kami juga menindaklanjuti arahan Kemendagri untuk memperkuat kualitas SDM, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso dalam keterangan resmi, Senin (27/04/2026) mengungkapkan, bahwa Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dan berstatus kinerja tinggi.
“Kinerja pembangunan Banyuwangi menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan terus menurun dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,13 persen pada 2025,” jelasnya.
Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat dari Rp62,08 juta pada 2024 menjadi Rp67,08 juta pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 74,3 pada 2024 menjadi 75,17 pada 2025.
Dalam sektor pelayanan dasar, Banyuwangi juga mencatat capaian optimal, khususnya pada layanan kesehatan bagi balita, ibu hamil, melahirkan, dan menyusui yang mencapai 100 persen.
Tak hanya itu, Banyuwangi juga konsisten menjadi kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2025, serta meraih predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mencapai predikat tersebut. (by/*)
