Gubernur Jatim Lantik Kepala Perwakilan BKKBN
JATIM, (M-RADARNEWS.COM),- Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, melantik Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (7/2/2020).
Pejabat yang dilantik adalah, Sukaryo Teguh Santoso sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Prov Jatim menggantikan H Zenrizal Makmur yang telah memasuki masa purna tugas sejak tanggal 1 Pebruari 2020. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 009/KB.0.01/2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2020 oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
Pelantikan dihadiri Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak beserta istri Ibu Arumi Bachsin, dari jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim diwakili Kepala Binmas, Kepala Rumah Sakit TNI-AL, Kepala OPD Pemprov Jatim, Rektor Unair Surabaya, Perwakilan PKBI Jawa Timur serta Dharma Wanita BKKBN Prov. Jatim.
Gubernur Jatim Khofifah dalam sambutannya mengatakan, postur kependudukan di Jatim secara kualitatif menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2020 menunjukkan angka 40,7 juta jiwa, sedangkan data lama adalah 39,5 juta. Dari sisi kualitas ada pekerjaan rumah bersama karena Indeks Pembangunan Manusia di Jatim masih ranking 15, maka pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan BPS dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur serta mengajak BKKBN untuk berada dalam satu group.
Hal ini karena banyak masyarakat di Jatim yang mendapatkan pendidikan di pondok pesantren, sehingga ketika tidak mendapatkan ijazah maka tidak dihitung. Padahal pesantren punya kontribusi besar untuk membangun kecerdasan kehidupan bangsa.
Karena itu, ia juga meminta Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama guna membangun sinergi. Hal ini agar bisa menerbitkan Peraturan Menteri Agama terkait posisi pendidikan pesantren sehingga bisa dihitung secara proporsional.
Gubernur pun kemudian menyinggung pesoalan IPM di Jawa Timur. Menurutnya, saat ini stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta balita, sangat membutuhkan peran PKK. PKK telah menjadi ujung tombak yang sangat signifikan dalam meningkatkan angka IPM.
“Dan di sini BKKBN punya BLKB dan Kampung KB, Bu Arumi (Ketua TP PKK) punya kader PKK dan Posyandu, dari Dinas Kesehatan punya tim dan ini harus bersinergi dalam orkestrasi sehingga suaranya indah” terangnya. (tim/jnr/kmf)
