Pemkab Banyuwangi Dapat Kuota Calon ASN Sebanyak 552 Formasi
JATIM, (M-RADARNEWS.COM),- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendapat kuota Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022 yaitu sebanyak 552 formasi.
“Alhamdulillah kami mendapat formasi untuk calon ASN, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PPPK) tahun 2022. Total ada 552,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani, Kamis (15/09/2022).
Bupati Ipuk menyatakan, seleksi calon ASN akan dilakukan secara transparan mulai dari proses pendaftaran hingga selesai. Semuanya berbasis sistem online sehingga calon peserta diharapkan tidak ragu-ragu jika ada pihak yang menjanjikan untuk memastikan penerimaan dalam seleksi.
“Pendaftaran akan segera diumumkan, termasuk prosedurnya,” kata Ipuk.
Kepala Badan Diklat Kepegawaian Daerah Banyuwangi Nafiul Huda menjelaskan, Pemkab Banyuwangi mendapat kuota 552 calon ASN untuk PPPK. Jumlah tersebut terdiri dari 340 guru dan 212 tenaga kesehatan.
Rekrutmen tersebut nantinya akan disertai dengan kebijakan afirmasi, sehingga pendaftaran difokuskan pada guru non-ASN dan tenaga kesehatan yang mendapatkan afirmasi dari pemerintah daerah.
“Nantinya mereka yang sudah lama bekerja, akan ada skor afirmasi sebagai bentuk pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan memberikan kesempatan kepada mereka yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah. Tentunya melalui persyaratan dan kriteria yang akan dipersyaratkan nantinya,” ujarnya.
Begitu juga untuk guru, juga akan ada kebijakan afirmasi yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat.
Khusus untuk guru, dari 340 formasi, sebanyak 118 di antaranya merupakan formasi untuk ustadz. Ada 98 formasi guru PAI, 16 formasi guru agama Hindu, 3 formasi guru Kristen, dan 1 formasi guru Buddha.
“Sisanya untuk guru mata pelajaran. Ada guru IPA, IPS, PPKN, guru SMK, guru BK,” kata Huda.
Sedangkan untuk tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 212 formasi. Ada untuk administrasi kesehatan, dokter, apoteker, bidan, perawat, dan lain-lain.
“Untuk kepastian jadwal pendaftaran, kami menunggu instruksi dari pemerintah pusat,” pungkas Nafiul Huda. (hm/*)
