M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyoroti sejumlah isu di bidang pendidikan. Menurutnya, isu utama tersebut selalu berulang tiap tahun seperti kebijakan zonasi, termasuk perlindungan guru serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Hal itu disampaikan Wapres Gibran didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia, di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

Wapres Gibran juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi yang meski bermanfaat, masih menghadapi tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata.

“Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik. Tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujar Wapres Gibran.

Selanjutnya, Wapres menggarisbawahi krusialnya perlindungan guru dan perlunya perhatian khusus bagi anak-anak korban kekerasan di sekolah.

“Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wapres juga mengingatkan tentang pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.

“Ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Anggarannya sudah ada. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor.
Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak,” tuturnya.

“Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita ingin kebijakan ini,” imbuhnya.

Selain itu, Wapres mendukung program belajar coding dan pelajaran matematika sejak dini untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia sebagai ahli teknologi masa mendatang.

Mengakhiri arahannya, Wapres meminta para Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik,” pintanya.

Untuk diketahui, rapat koordinasi ini digagas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di tanah air.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK diangkat sebagai topik utama diskusi, karena keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas.

Meski demikian, pelaksanaan kedua kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, daya tampung yang tidak merata, serta distribusi guru yang kurang optimal di berbagai daerah.

Melalui kegiatan yang melibatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota ini, diharapkan solusi yang dirumuskan akan lebih efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.

 

 

 

 

Sumber: Setwapres RI
Editor: Rochmad QHJ
Spread the love