M-RADARNEWS.COM, JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) secara resmi membuka hotline pengaduan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan komitmen pimpinan daerah, dari gubernur hingga bupati/wali kota, untuk mengawal suksesnya program MBG di Jawa Tengah.
Melalui nomor 0811-2622-000, masyarakat, termasuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita, kini dapat melapor, bertanya, atau memberikan masukan mengenai menu MBG yang mereka terima.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar menjelaskan, bahwa selain nomor Pemprov, seluruh 35 kabupaten/kota di Jateng juga memiliki saluran pengaduan serupa.
“Contohnya, Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ujar Yunita, Jumat (10/10/2025).
Layanan aduan ini menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi agar Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota menyiapkan layanan pengaduan, pengecekan, tanggap darurat, dan quick response terhadap kasus keracunan menu MBG yang sempat terjadi di sejumlah daerah.
Yunita menegaskan, laporan yang masuk tidak terbatas pada dugaan keracunan, tetapi juga keluhan mengenai menu yang dirasa tidak sesuai standar gizi. Setiap laporan akan ditindaklanjuti Dinkes melalui koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Dari sisi Dinkes, kami akan mengomunikasikan dulu. SPPG yang membandel kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun, keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN,” jelasnya.
Dalam setiap kasus dugaan keracunan MBG, Dinkes dan pihak terkait selalu turun langsung melakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan penyebabnya.
Yunita mencontohkan, terkait tindak lanjut kasus dugaan keracunan di salah satu wilayah. Dinkes Jateng telah berkoordinasi dengan BGN, yang kemudian mengambil tindakan menutup sementara dapur penyedia makanan tersebut.
“Tindakan dari BGN adalah menutup sementara dapur penyedia makanan. Layanan ke sekolah-sekolah pun harus libur (berhenti sementara) sampai ada keputusan lanjutan,” ungkapnya.
Apabila SPPG ingin kembali beroperasi, lanjut Yunita, akan dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap kualitas menu MBG yang disajikan.
Mengakhiri pernyataannya, Yunita mengajak seluruh pihak terkait, mulai dari orang tua siswa, guru, hingga penyedia makanan, untuk terus membangun komunikasi terbuka dan berkoordinasi dengan Dinkes terkait kebersihan lingkungan, penjamah makanan, dan sarana pendukung lainnya, demi kesuksesan program MBG. (ed/kf)
