M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan judi online (Judol). Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menetapkan sembilan tersangka.
Kesembilan tersangka tersebut, yakni AW (31) selaku agen grup BELKLO yang merupakan situs judol 1xbet, RNH (34) selaku supervisor operator, RW (32) selaku admin keuangan, MYT (31) selaku operator, dan RI (40) selaku member platinum.
Selanjutnya AT (34) selaku agen group Mimosa Situs 1XBET, DHK (37) selaku supervisor operator, FR (31) selaku operator, dan WY (30) selaku admin keuangan. Jaringan ini terhubung dengan server di China, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Thailand.
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, kesembilan tersangka ditangkap di dua wilayah berbeda. Mereka mengoperasionalkan judi online jaringan internasional, dengan situs 1XBET yang servernya berada di Eropa.
“Para pelaku mendaftar sebagai agen judi online 1XBET dengan regional Indonesia, serta tidak menggunakan rekening miliknya sendiri, namun menggunakan rekening milik orang lain,” jelas Brigjen Djuhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, pada Jumat (21/02/2025).
Dikatakan, untuk menjalankan kegiatan judol pelaku menggunakan platform sosial media untuk berkomunikasi, seperti Telegram, Skype, dan Whatsaap. Kemudian hasil keuntungan dari kegiatan judol, para pelaku mengkonversi mata uang rupiah menjadi mata uang asing melalui beberapa money changer.
“Dari hasil kegiatan judi online tersebut, para pelaku memperoleh keuntungan ratusan miliar dalam kurun waktu 1 tahun,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kemudian Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar.
Selain itu, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. (rmd/div)
