M-RADARNEWS.COM, BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menghadiri forum pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Banyuwangi, yang dikemas dalam Forum Gesah Desa, Kamis (16/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tersebut, membahas peran strategis BPD dalam menyelaraskan kebijakan antara desa dan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Ipuk menegaskan, bahwa pemerintah pusat terus memberikan dukungan besar terhadap pembangunan desa melalui alokasi anggaran dan berbagai program. Bahkan, dana desa kini ditransfer langsung dari pusat ke rekening desa.
“Dengan dukungan besar ini, saya berharap BPD ikut mengawal pelaksanaan program desa agar tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ipuk.
Menurutnya, BPD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan di tingkat desa sejalan dengan arah pembangunan daerah maupun nasional.
“Daerah harus selaras dengan pemerintah pusat, begitu juga desa. Kebijakan tingkat desa harus sejalan dengan daerah, dan di sinilah peran BPD untuk turut mengawasi,” jelas Ipuk.
Lebih lanjut, Ipuk mengingatkan, bahwa pada tahun 2026 mendatang akan terjadi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi ini, kata dia, perlu dipahami hingga ke tingkat desa agar dapat dikelola dengan baik.
“Pemangkasan TKD ini perlu diketahui oleh BPD supaya bisa menjelaskan ke masyarakat ketika ada program yang belum berjalan optimal. Karena BPD adalah tokoh masyarakat di desa, mereka punya peran strategis dalam membantu sosialisasi kebijakan,” tambahnya.
Selain memperkuat koordinasi pembangunan, forum tersebut juga menjadi wadah silaturahmi dan diskusi antara pemerintah daerah dan para anggota BPD se-Banyuwangi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan di desa.
Sementara itu, Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, menyampaikan bahwa Forum Gesah Desa digelar sebagai upaya memperkuat sinergi antara perencanaan pembangunan desa dan daerah.
“Kami ingin menyinergikan kembali arah pembangunan agar desa tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan forum ini, kita bisa saling menguatkan dan menyamakan persepsi,” ujar Rudi.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut dilibatkan, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rudi menyebut, Keterlibatan OPD ini bertujuan agar BPD memahami arah kebijakan pembangunan daerah secara komprehensif.
Forum juga membahas beragam isu, mulai dari peningkatan fungsi BPD dalam pembangunan, efisiensi anggaran desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingga penguatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan.
“Masih banyak persoalan di desa, terutama terkait tata kelola dan pelaksanaan program. Melalui forum ini, kita bisa saling merefresh, mengingatkan, dan memperkuat peran BPD agar lebih optimal,” pungkas Rudi. (by/*)
