M-RADARNEWS.COM, JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) menandatangani nota kesepakatan sinergi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang.
Penandatanganan nota kesepakatan ini berlangsung di aula Kanwil BPN Jawa Tengah, pada Senin (20/10/2025), serta dihadiri oleh sejumlah bupati dan pejabat Pemprov Jateng.
Kesepakatan ini disebut sebagai langkah nyata untuk menjaga ketahanan pangan, sekaligus memperkuat tata kelola aset dan investasi di daerah.
Dalam dokumen kesepakatan 2025, BPN dan Pemprov Jateng akan melakukan sertifikasi 240 bidang tanah yang dibagi rata, masing-masing 80 bidang di tiga kabupaten yakni Cilacap, Blora, dan Wonosobo.
Selain itu, juga akan dilakukan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten, serta sertifikasi 52 bidang aset Pemprov di enam kabupaten, antara lain Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Jateng, Lampri, mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak dialihfungsikan.
“LP2B tidak boleh dialihfungsikan karena terkait langsung dengan ketahanan pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, lahan tersebut harus kita pertahankan sebagai lahan olahan pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Lampri menambahkan, berdasarkan data BPN, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Jawa Tengah mencapai 987.468 hektare.
Sementara Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menegaskan, bahwa sertifikasi tanah menjadi hal krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor. Selain itu, posisi strategis Jawa Tengah di tengah Pulau Jawa berpotensi besar menjadikan provinsi ini pusat pertumbuhan ekonomi nusantara.
Di bidang pertanian, Luthfi menyebut, Jawa Tengah menyumbang sekitar 16,5 persen atau hampir 11 juta ton gabah nasional. Oleh karena itu, sektor pangan dan industri harus berjalan seimbang.
“Saya minta para bupati dan wali kota untuk segera mengajukan rencana kawasan industri. Sistemnya harus one gate service (pelayanan satu pintu), perizinan mudah, lahan siap pakai, dan semuanya terintegrasi,” tegasnya.
Tidak hanya menyoroti soal industri, Gubernur Luthfi juga menyoroti peran BPN dalam membantu masyarakat miskin ekstrem melalui program perbaikan rumah menjadi layak huni.
Dengan adanya kerja sama ini, Pemprov Jateng dan BPN berharap proses sertifikasi tanah dapat berjalan cepat, transparan, dan tepat sasaran. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan kepastian hukum pertanahan, tetapi juga mendorong terciptanya tata ruang yang tertib, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jateng. (ed/**)
