M-RADARNEWS.COM, JATIM – Dialog Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, pada Rabu (03/09/2025), diharapkan menjadi wadah konkret untuk mencari solusi, bukan sekadar acara seremonial.
Hal ini ditegaskan oleh mahasiswa sekaligus kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banyuwangi, Rizki Ardiansyah yang turut hadir dalam forum tersebut. Menurutnya, pertemuan ini adalah bentuk gerakan intelektual.
“Sebagai mahasiswa dan kader HMI, saya melihat audiensi ini bukan sekadar ruang kritik, melainkan wadah untuk menawarkan solusi. Jalur dialog adalah cara yang tepat untuk menjaga kondusivitas Banyuwangi, sekaligus memastikan aspirasi rakyat tersampaikan,” ujar Ardi, sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, bahwa 14 tuntutan yang dibawa Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus mencerminkan keresahan masyarakat. “Isu-isu yang disampaikan meliputi berbagai level, mulai dari RUU Perampasan Aset, reformasi birokrasi, hingga persoalan pendidikan dan pelayanan publik di Banyuwangi. Semua itu adalah suara rakyat yang perlu segera direspons,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. “Kami berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, mana yang menjadi kewenangan kita di daerah maupun yang harus diteruskan ke pemerintah pusat,” katanya.
Meski janji telah terucap di ruang rapat, Ardi berharap agar para ketua organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Banyuwangi, terus mengawal kebijakan maupun tindak lanjut dari tuntutan yang telah disampaikan.
Dengan diterima dan ditandatanganinya tuntutan tersebut, ia mengingatkan agar hal itu jangan sampai hanya menjadi penenang sesaat, melainkan harus menghasilkan output yang jelas bagi masyarakat, khususnya masyarakat Banyuwangi.
”Tuntutan yang sudah diterima dan ditandatangani ini jangan sampai hanya menjadi penenang sesaat. Harus ada output yang jelas bagi masyarakat, khususnya masyarakat Banyuwangi,” pungkasnya. (ras/*)
