M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan kinerja impresif di semester pertama tahun 2025, dengan realisasi penyaluran mencapai Rp131,84 triliun. Angka ini setara dengan 45,86 persen dari target tahun 2025, menandakan antusiasme tinggi pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan bersubsidi pemerintah di tengah dinamika ekonomi global.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, hingga 30 Juni 2025, KUR telah menjangkau 2,28 juta debitur. Tingkat kredit bermasalah (NPL) KUR juga terjaga di level 2,38 persen, jauh lebih rendah dibandingkan NPL kredit UMKM umum yang mencapai 4,36 persen.
“Capaian KUR semester I 2025 sangat positif. Yang lebih penting, 60 persen penyaluran KUR berhasil masuk ke sektor produksi sesuai target kita. Ini menunjukkan KUR benar-benar mendorong produktivitas UMKM,” ujar Menko Airlangga dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Kebijakan Pembiayaan KUR bagi UMKM di Jakarta, Jumat (11/07/2025).
Untuk mendukung visi “Asta Cita” Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dua terobosan besar kebijakan KUR telah disiapkan. Salah satunya adalah kemudahan penyaluran KUR untuk mendukung sektor pertanian pangan, khususnya komoditas tebu. Skema ini dirancang untuk menjawab tantangan swasembada gula konsumsi yang ditargetkan tercapai pada tahun 2028.
“Bayangkan, 86 persen tanaman tebu milik rakyat sudah menua dan perlu segera diremajakan. Tanpa intervensi cepat, mimpi swasembada gula akan sulit dicapai. Kemudahan KUR untuk sektor pertanian, khususnya komoditas tebu rakyat, hadir sebagai solusi konkret,” tegas Menko Airlangga.
Pemerintah memberikan relaksasi akses KUR bagi petani tebu. Petani yang pernah mengakses kredit komersial kini tetap bisa mengajukan KUR, mencerminkan urgensi program ini. Selain itu, mitra usaha (off-taker) yang bekerja sama dengan petani tebu juga dapat memvalidasi kelompok tani binaan mereka, mempercepat proses pencairan dana untuk skema KUR Khusus.
Bahkan, penerima KUR yang merupakan binaan mitra off-taker yang berperan sebagai avalis (penjamin) dapat dibebaskan dari syarat agunan tambahan, dengan agunan cukup berupa usaha yang dibiayai.
Terobosan skema berikutnya adalah kredit program baru yang merambah sektor perumahan, guna mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah. Skema ini memiliki dua pendekatan:
1. Sisi Pasokan (Supply); Developer, kontraktor, hingga pedagang material bangunan skala UMKM dapat mengakses kredit hingga Rp5 miliar dengan bunga murah melalui subsidi bunga/margin 5 persen (fixed p.a) dari pemerintah.
2. Sisi Permintaan (Demand); UMKM yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah dalam rangka usaha juga mendapat akses pembiayaan murah dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp500 juta, bunga berjenjang 6-9 persen per tahun, dan tenor hingga 5 tahun.
“Sektor perumahan memiliki multiplier effect ekonomi yang dahsyat. Setiap rupiah yang masuk akan menghasilkan Rp1,74 output ekonomi. Belum lagi potensi menyerap 13,8 juta tenaga kerja per tahun. Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun masa depan ekonomi,” jelas Menko Airlangga.
Untuk itu, pemerintah menambah plafon KUR tahun 2025 sebesar Rp117 triliun di luar plafon yang telah ada. Penambahan ini diikuti dengan peningkatan anggaran subsidi bunga/margin KUR sebesar Rp1,2 triliun.
Semester pertama 2025, juga mencatatkan prestasi membanggakan dalam inklusi keuangan. Lebih dari satu juta pelaku usaha mengakses KUR untuk pertama kalinya, sementara setengah juta lainnya berhasil naik kelas atau graduasi. Ini membuktikan KUR tidak hanya sekadar memberi ikan, tetapi benar-benar memberikan kail dan mengajarkan cara memancing.
Sinergi dengan pemerintah daerah turut membuahkan hasil manis. Data 1,87 juta calon debitur potensial yang diunggah pemda berhasil dikonversi menjadi 1,27 juta debitur aktif. Maluku Utara, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan mencatat tingkat konversi tertinggi, menunjukkan keseriusan daerah dalam mendorong UMKM.
Program lain, seperti Kredit Alsintan juga menunjukkan kemajuan dengan 15 bank penyalur yang siap menyalurkan dana murah untuk mekanisasi pertanian. Sementara itu, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) tengah dalam tahap pelengkapan dan penyelesaian regulasi.
Untuk menjaga momentum positif ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi bunga sebesar Rp38,28 triliun untuk tahun 2025. Dengan kinerja semester pertama yang menggembirakan, proyeksi penyaluran KUR hingga akhir tahun diprediksi akan melampaui target.
KUR, Kredit Alsintan, KIPK, dan berbagai program pembiayaan pemerintah merupakan perwujudan program yang tidak hanya memberikan modal, tetapi juga harapan. Melalui inovasi berkelanjutan dan dukungan dari semua pihak, KUR akan terus menjadi tulang punggung pemberdayaan ekonomi rakyat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
