M-RADARNEWS.COM, JATIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, mendapat apresiasi dan pujian dari berbagai pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, atas komitmennya mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Kita akan piloting di Banyuwangi. Nanti di Banyuwangi, sistem akan kita integrasikan, jadi satu sistem,” ungkap Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (09/09/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada penandatanganan Surat Keputusan Bersama Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis (named) dan Tenaga Kesehatan (nakes) di Kabupaten/Kota melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Banyuwangi menjadi salah satu daerah piloting nasional untuk penyelenggaraan perijinan named dan nakes lewat MPPDN.
Dalam kesempatan tersebut hadir sejumlah menteri dan kepala daerah. Di antaranya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi.
“Sehingga kalau ini nanti berhasil, yang di Banyuwangi, tentu ada kurangnya sana-sini, Januari tahun depan, kita akan launching di seluruh Indonesia,” terang Luhut yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Tito Karnavian. Digitalisasi yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi dinilainya memiliki proyeksi yang selaras untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terjangkau, dan efisien. Di antaranya dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) pertama di Indonesia yang telah bertransformasi ke arah digital.
“(Mall Pelayanan Publik) di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik. Pelayanannya top,” terang mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu.
Banyuwangi merupakan pionir transformasi pelayanan publik melalui Mall Pelayanan dan juga menjadi percontohan dalam digitalisasi pelayanan melalui MPP Digital.
Pionir dalam memelopori MPP Digital, pemerintah pusat telah menjadikan Banyuwangi pilot project MPP Digital Nasional. MPPDN ini antara lain menyediakan layanan administrasiþ kependudukan dan layanan perijinan kesehatan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas apresiasi tersebut, yang baginya merupakan dukungan dan motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan.
“Ini bentuk dukungan sekaligus pelecut semangat bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berdampak positif terhadap masyarakat dan kemajuan daerah,” tegas Ipuk, dalam keterangan resminya, pada Rabu (10/09/2025).
Terkait perizinan named dan nakes secara digital, Bupati Ipuk berkomitmen penuh untuk menyukseskannya. “Ini tentu menjadi kabar baik bagi nakes di Banyuwangi. Kini dapat mengurus perizinan dengan mudah dan cepat,” ujarnya.
Saat ini, ada 199 kabupaten/kota yang menjadi bagian dari proyek percontohan sistem perizinan digital ini. Semua daerah tersebut sebelumnya telah memiliki MPP Digital.
“Kami bersyukur segenap stakeholder di Banyuwangi telah berjerih payah mewujudkan infrastruktur digital ini. Sehingga kita bisa menjadi yang terdepan dalam menyongsong program digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” tutup Bupati Ipuk. (by/*)
