M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 juta per siswa per tahun untuk program Sekolah Rakyat. Dana ini akan menanggung seluruh kebutuhan pendidikan dan biaya hidup siswa di sekolah berasrama tersebut.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan detail anggaran tersebut dalam Diskusi Berani Bicara bertema “Gaspol Sukseskan Program Presiden Prabowo” di Jakarta. “Anggaran Rp48 juta lebih per siswa per tahun ini digunakan untuk mencukupi seluruh kebutuhan dalam proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat,” tegas Wamensos Agus Jabo, dikutib dari infopublik, pada Kamis (17/07/2025).
Wamensos memaparkan, bahwa tahap pertama program ini telah dimulai dengan 63 titik rintisan Sekolah Rakyat yang melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 14 Juli 2025. Hingga akhir bulan ini, 37 titik lainnya akan menyusul, sehingga total 100 titik akan menampung 9.755 siswa. Untuk mendukung operasional, sebanyak 1.554 orang telah direkrut sebagai guru, tenaga pendidik, wali kelas, dan wali asrama.
Kegiatan MPLS dirancang komprehensif, meliputi tes kesehatan, pengenalan lingkungan sekolah dan asrama, hingga pemetaan bakat (talent mapping) siswa menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). “Kami menggunakan teknologi AI untuk mendata bakat dan mendalami kemampuan akademik masing-masing anak,” jelasnya.
Ke depannya, Kemensos akan fokus membangun Sekolah Rakyat yang bersifat permanen. “Perintah Presiden untuk menyediakan Sekolah Rakyat permanen. Saat ini rintisan, nanti yang berikutnya permanen, akan kita bangun lewat lahan yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi,” tutur Agus Jabo.
Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade turut menyampaikan dukungannya. Ia menyoroti pentingnya Sekolah Rakyat mengingat 4,3 juta anak di Indonesia tidak mendapatkan akses pendidikan. “Di situlah peran pemerintah, Presiden mengambil kebijakan mengubah nasib rakyat miskin,” ujarnya.
Andre menambahkan, bahwa program ini merupakan bentuk konkret visi Presiden Prabowo dalam memastikan pendidikan yang baik tanpa biaya, dan akan langsung berada di bawah pengawasan Presiden.
Diskusi ini juga dihadiri Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO) Adita Irawati. Ia menjelaskan, bahwa Sekolah Rakyat adalah bagian dari “Trisula”, tiga program prioritas yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
Selain Sekolah Rakyat yang menyasar anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, “Trisula” lainnya meliputi; Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah: Program lanjutan CKG yang fokus pada siswa SD, SMP, dan SMA, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Program sosial ekonomi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat langsung dari desa dan kelurahan.
“Inilah trisula yang digagas Presiden agar kemiskinan di Indonesia bisa dituntaskan, sehingga nantinya Indonesia bisa mencapai cita-cita zero poverty,” pungkas Adita.
