M-RADARNEWS.COM, JATIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi, menggelar kick off peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025, di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini sekaligus ditandai dengan pencanangan program “Pesantren Aman” dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Zulfa Mustofa, yang hadir membuka kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya pesantren untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan karakter khasnya.
“Pesantren memiliki karakteristik khas yang perlu dipertahankan, seperti akhlakul karimah. Namun, pesantren juga perlu mengadopsi hal-hal positif seperti ilmu arsitektur untuk memastikan bangunan pesantren aman,” ujar KH. Zulfa Mustofa.
Ia menegaskan, kolaborasi antara pesantren dan berbagai pihak bukan berarti tunduk pada hal baru, melainkan bagian dari upaya mengembangkan diri agar semakin berdaya saing.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak para santri agar menjadi teladan dan inspirasi di tengah arus digitalisasi.
“Para santri bisa menjadi brand-brand kebaikan bagi masyarakat, menjadi pahlawan di era digital dengan menjauhi narkoba, minuman keras, serta tontonan yang tidak senonoh. Santri harus hadir sebagai contoh positif di media sosial,” ujarnya.
Bupati Ipuk juga mencontohkan sejumlah tokoh santri yang telah menjadi panutan bangsa, seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH. Mustofa Bisri (Gus Mus).
“Gus Dur membuktikan, bahwa santri bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Di era sekarang, santri memiliki peluang yang sama untuk menjadi tokoh dunia dengan bekal ilmu, karakter, dan teknologi,” tambahnya.
Selain itu, Bupati Ipuk juga menegaskan, bahwa Pemkab Banyuwangi akan terus bersinergi dengan para kiai dan pesantren melalui berbagai program kolaboratif.
“Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan PCNU dan Banom NU. Semua anak Banyuwangi, termasuk santri, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan layanan pendidikan,” tegasnya.
Namun demikian, Bupati Ipuk menjelaskan, bahwa pengelolaan hibah pesantren kini dilakukan lebih tertib dan transparan sesuai regulasi pemerintah.
“Kami tidak menghilangkan hibah, hanya mengatur polanya. Usulan hibah untuk tahun 2026 harus diajukan di tahun 2025. Semua ini agar pemerintah daerah dan pesantren sama-sama aman secara administrasi,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati Ipuk menyampaikan, bahwa tahun 2026, Pemkab Banyuwangi akan fokus pada program yang sejalan dengan kebijakan nasional, seiring adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua PCNU Banyuwangi menuturkan, bahwa rangkaian HSN 2025 akan diisi dengan berbagai kegiatan hingga puncaknya pada 22 Oktober mendatang. Salah satunya adalah simposium bertema “Pesantren Aman”, yang mengedepankan konstruksi bangunan sesuai standar.
“Kami mengajak para pengasuh pesantren untuk mendengarkan paparan dari Kementerian PUPR agar memahami standar dan aturan pendirian bangunan pesantren yang aman,” jelasnya.
Simposium ini menghadirkan narasumber dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur, Dinas PU Cipta Karya Banyuwangi, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
Senada, Pengasuh Pondok Pesantren Adz-Dzikra, Banyuwangi, KH. Ir. Achmad Wahyudi menyebut, forum ini penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pesantren.
“Forum ini menyatukan pemahaman agar pembangunan pesantren sesuai aturan dan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta nilai-nilai pesantren,” tegasnya.
Acara kick off HSN 2025 di Banyuwangi dihadiri para pengasuh pesantren dari berbagai wilayah, di antaranya PP. Darussalam Kalibaru, PP. Darul Magfur Srono, PP. Al-Kalam Blimbingsari, PP. Mambaul Ulum Muncar, PP. Darul Ridwan Songgon, serta sejumlah pesantren lainnya. (by/*)
