M-RADARNEWS.COM, JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima sedikitnya 37.054 usulan program dalam rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2027. Total nilai usulan tersebut mencapai Rp37,8 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, gelombang usulan terbesar berasal dari kebutuhan dasar masyarakat di tingkat desa hingga kabupaten/kota, terutama sektor infrastruktur.
“Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan,” ujarnya dalam forum Musrenbang di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, pada Selasa (28/04/2026).
Selain infrastruktur desa, usulan juga mengalir pada program hibah, pembangunan sarana prasarana kabupaten/kota, hingga sektor pendidikan. Dari sisi anggaran, infrastruktur desa menjadi yang terbesar dengan nilai Rp13,1 triliun, disusul sarpras kabupaten/kota Rp12,5 triliun.
Sumarno menegaskan, tingginya volume usulan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, sehingga perlu penentuan skala prioritas.
“Banyaknya usulan menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebutuhan lokal dengan agenda pembangunan jangka menengah,” katanya.
Ia menjelaskan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih bersifat dinamis. Pemerintah provinsi membuka ruang koreksi dan penyempurnaan melalui partisipasi publik serta masukan dari para pemangku kepentingan.
“Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Sumarno.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen menekankan, bahwa Musrenbang tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata.
“Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik melalui DPRD maupun dari masyarakat secara langsung, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring,” ujarnya.
Taj Yasin menambahkan, seluruh masukan sektor-sektor strategis akan menjadi landasan dalam penentuan arah pembangunan 2027. Pemprov Jateng juga telah menetapkan fokus utama pembangunan, yaitu penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah.
Ia menilai, pendekatan pariwisata saat ini tidak lagi terbatas pada destinasi, tetapi harus dikembangkan sebagai industri terpadu. “Pariwisata itu adalah industri. Ke depan, kawasan industri pun bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” terang Wagub.
Musrenbang 2027 turut melibatkan kepala daerah dari 35 kabupaten/kota, forum anak, kelompok disabilitas, serta berbagai elemen masyarakat guna memastikan proses perencanaan berjalan inklusif.
“Semua ini bisa terwujud jika kita berkolaborasi dengan 35 kabupaten/kota. Kami berharap seluruh usulan yang masuk dapat diselaraskan dengan prioritas provinsi, terutama sektor pariwisata dan ekonomi syariah,” pungkas Wagub. (ed/**)
