M-RADARNEWS.COM, JATIM – Perum Jasa Tirta I (PJT I) mengambil langkah cepat menindaklanjuti dinamika yang terjadi di kawasan Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, pada 30-31 Maret. PJN I memperkuat pengamanan serta membangun koordinasi intensif dengan pihak kepolisian untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Dari hasil koordinasi dengan Kapolres Malang, disepakati bahwa operasional Bendungan Lahor akan kembali dilanjutkan dengan pengawalan personel kepolisian. Pendampingan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan objek vital nasional (obvitnas) sekaligus menjamin aktivitas operasional berlangsung aman dan tertib.
PJT I menegaskan, bahwa Bendungan Lahor memegang peranan penting dalam pelayanan sumber daya air bagi masyarakat. Karena itu, keberlanjutan operasionalnya harus tetap terjaga, tidak hanya dari aspek teknis dan keamanan, tetapi juga dari sisi sosial.
Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, PJT I tetap memberlakukan kebijakan pembebasan biaya bagi warga di sekitar bendungan. Kebijakan tersebut mencakup warga Dusun Rekesan dan Desa Jambuwer di Kecamatan Kromengan; Desa Karangkates di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang; serta Desa Selorejo, Ngreco, Boro, dan Olak-alen di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Pembebasan biaya juga berlaku bagi pelajar dan pelaku UMKM.
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat PJT I, Aris Widya menegaskan, bahwa seluruh pengelolaan Bendungan Lahor dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
“PJT I berkomitmen menjaga keamanan aset negara dan memastikan setiap kegiatan operasional mengikuti regulasi, mengacu pada PP Nomor 46 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri PU Nomor 181 Tahun 1996,” katanya, melalui keterangan resmi, Sabtu (04/04/2026).
Ia menjelaskan, kewenangan tersebut mencakup pemanfaatan aset pemerintah untuk mendukung pembiayaan operasional, pemeliharaan, serta pengamanan bendungan sebagai obvitnas.
Senada dengan itu, Sekretaris Perusahaan PJT I, Erwando Rachmadi menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam menjaga fungsi strategis Bendungan Lahor.
“Bendungan Lahor merupakan infrastruktur strategis yang memiliki potensi risiko, baik secara teknis maupun hidrometeorologi. Karena itu, dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, PJT I terus melakukan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur bendungan. Pemeliharaan rutin mencakup pengaspalan jalan, pembangunan revetmen liftbank, pemasangan automatic water level recorder (AWLR) untuk pemantauan permukaan air secara real-time, serta pembersihan harian pada area rip rap.
Dalam tiga tahun terakhir, berbagai pekerjaan strategis juga telah dilaksanakan, termasuk pengaspalan jalan dan pembangunan revetmen (2023), pemasangan AWLR dan pengeboran titik pantau rembesan (2024), serta instalasi alat ukur prisma robotik dan pengecatan bangunan hidromekanik (2025).
Selain itu, pemantauan rembesan dan pengukuran penurunan bendungan dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi struktur tetap aman.
Dengan penguatan pengamanan, dukungan sinergi lintas sektor, dan pemeliharaan berkelanjutan, PJT I memastikan Bendungan Lahor tetap berfungsi optimal dalam memenuhi kebutuhan air dan menjaga keselamatan masyarakat di wilayah Jawa Timur (Jatim). (red*)
